KUDUS – Program rehabilitasi puluhan sekolah di Kabupaten Kudus mengalami keterlambatan.
Kenaikan harga material bangunan yang dipicu kondisi geopolitik global membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran sehingga sejumlah volume pekerjaan revitalisasi terpaksa dipangkas.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus Harjuna Widada mengatakan, tahun ini terdapat 24 sekolah yang mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Rinciannya terdiri atas 19 sekolah dasar (SD), tiga sekolah menengah pertama (SMP), dan dua taman kanak-kanak (TK).
Baca Juga: TRANSPARANSI PUBLIK! DPRD Kudus Mulai Siarkan Rapat Paripurna secara Langsung
Menurutnya, pelaksanaan program mengalami penyesuaian akibat melonjaknya harga material bangunan.
"Ada perubahan harga material yang naik, jadi volume pekerjaan harus dikurangi," ujarnya, kemarin (3/7).
Harjuna menjelaskan, bantuan revitalisasi tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan nilai yang bervariasi, mulai Rp 200 juta hingga Rp 1,5 miliar per sekolah.
Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui pengajuan masing-masing sekolah.
Setelah disetujui, dana bantuan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima.
"Ini bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen, jadi pengajuan lewat masing-masing sekolah," jelasnya.
Saat ini, proses revitalisasi masih berada pada tahap verifikasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Sejumlah sekolah bahkan telah menerima pencairan tahap pertama sebesar 70 persen dan mulai melaksanakan pembangunan.
Program revitalisasi tahun ini difokuskan pada perbaikan ruang kelas beserta sarana pendukung, seperti atap, dinding, hingga toilet sekolah.
Harjuna menegaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mengutamakan fungsi bangunan agar ruang kelas tetap layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
"Yang penting ruang kelas tetap bisa digunakan, dengan kualitas dan spesifikasi yang tetap terjaga," katanya.
Akibat keterbatasan anggaran, beberapa item pekerjaan terpaksa dihilangkan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan sesuai pagu yang tersedia.
Selain program revitalisasi dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kudus juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk memperbaiki 47 sekolah, terdiri atas 40 SD dan tujuh SMP.
Namun, pelaksanaan program yang dibiayai APBD tersebut juga mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan kembali Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga material terbaru.
"Target kami awal Juli ini mulai berjalan. Masih ada penyesuaian harga karena bahan baku naik," pungkas Harjuna.(san)