Selama beberapa pekan terakhir, harga jual berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga memicu kerugian besar dan mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri.
Di tengah pertumbuhan industri perunggasan nasional, peternak rakyat justru harus menjual ayam dengan harga yang lebih rendah dibanding biaya produksi.
Sementara itu, harga pakan, bibit ayam atau Day Old Chick (DOC), obat-obatan, vitamin, listrik, hingga biaya tenaga kerja masih tinggi.
Baca Juga: Pengangguran di Pati Capai 29 Ribu Orang, Disnaker "Ekspor" Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Ketua Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP) Pantura Timur, Saripudin, mengatakan peternak rakyat menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai bisnis perunggasan nasional.
"Kondisi ini membuat peternak rakyat berada pada posisi paling rentan di tengah rantai bisnis perunggasan," ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kemampuan peternak dalam memproduksi ayam, melainkan belum seimbangnya biaya produksi dengan harga jual di tingkat peternak.
"Peternak rakyat bukan tidak mampu berproduksi, tetapi mereka sedang menghadapi sistem usaha yang belum memberikan keseimbangan," katanya.
Ia menjelaskan, sejak akhir Mei 2026 harga ayam hidup terus berada di bawah HPP. Akibatnya, peternak diperkirakan merugi sekitar Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kilogram ayam hidup yang dijual.
Kerugian tersebut menggerus modal usaha. Banyak peternak terpaksa menggunakan dana cadangan untuk menutup biaya operasional.
Bahkan, sebagian mulai mengurangi populasi ternak, menunda periode chick in, hingga mengosongkan kandang karena keterbatasan modal.
"Kondisi yang kami hadapi bukan hanya harga ayam yang jatuh, tetapi arus kas peternak juga sudah terganggu karena modal habis untuk menutup kerugian. Padahal biaya produksi terus berjalan," ungkap peternak asal Kecamatan Trangkil tersebut.
Kondisi serupa juga dialami peternak di Kabupaten Kudus dan Grobogan yang selama ini menjadi sentra produksi ayam pedaging di Jawa Tengah.
Saripudin menilai lemahnya posisi tawar peternak menjadi salah satu penyebab utama.
Menurutnya, perusahaan integrator menguasai hampir seluruh rantai usaha, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, obat-obatan, vaksin hingga distribusi produk unggas.
Sementara peternak rakyat hanya berperan sebagai pembudidaya ayam hidup dengan menanggung sebagian besar risiko usaha.
Selain itu, PPMP menyoroti dugaan kelebihan pasokan DOC Final Stock (FS) yang menyebabkan produksi ayam hidup melimpah sehingga harga terus tertekan.
"Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan membuat harga ayam terus tertekan dalam waktu yang cukup lama," ujarnya.
Ironisnya, di saat peternak rakyat mengalami kerugian, sejumlah perusahaan perunggasan besar justru masih membukukan kinerja keuangan yang positif.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata kelola industri perunggasan nasional.
PPMP pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, di antaranya mengendalikan produksi DOC secara lebih terukur, memberikan subsidi parsial harga DOC saat peternak mengalami kerugian ekstrem, memperkuat pola kemitraan yang lebih adil, serta meningkatkan pengawasan distribusi DOC dan produk unggas.
Saripudin menegaskan, peternak rakyat merupakan salah satu pilar penting penyedia protein hewani nasional.
Jika kondisi ini terus berlanjut, regenerasi peternak dikhawatirkan terhenti karena generasi muda tidak lagi tertarik melanjutkan usaha keluarga.
"Keberhasilan industri perunggasan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi dan keuntungan perusahaan besar, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk bertahan, berkembang, dan memperoleh penghasilan yang layak," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengakui sektor peternakan unggas di Kabupaten Pati juga menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan DOC.
Kebutuhan DOC di Pati mencapai sekitar 33 juta ekor per tahun dengan lima hingga tujuh siklus pemeliharaan.
Ia menyebut harga DOC yang sebelumnya sekitar Rp 5.000 per ekor kini meningkat menjadi Rp8.000 hingga Rp 10.000 per ekor, sehingga semakin membebani biaya produksi peternak.
Untuk menjaga stabilitas sektor perunggasan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati akan memperkuat pengawasan distribusi DOC agar sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Pemkab Pati menyiapkan sejumlah langkah, seperti pendataan kebutuhan DOC setiap siklus produksi, pembelian DOC secara kolektif, pengembangan hatchery lokal, penguatan koperasi sebagai offtaker hasil produksi peternak, pengawasan distribusi resmi, hingga peningkatan biosekuriti di kandang.
"Ini bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan sekitar 1.000 box DOC per minggu, kami berharap produksi ayam kembali normal dan harga ayam di Pati tetap stabil," ujar Chandra. (adr)