JEPARA – Kebocoran Bendung Karet Welahan Bum mengancam ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Jepara.
Sebanyak 17 desa di empat kecamatan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air irigasi tidak segera pulih.
Pemerintah Kabupaten Jepara bersama lintas instansi kini melakukan penanganan darurat dengan memasang bronjong sebagai penahan aliran air, sembari menunggu perbaikan permanen dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Baca Juga: Komnas HAM Tinjau Lokasi Konflik Tambang Andesit di Sumberrejo Jepara
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Mudhofir, mengatakan penanganan kebocoran bendung menjadi perhatian serius Bupati Jepara Witiarso Utomo.
Karena kewenangan bendung berada di BBWS, pemerintah daerah mengambil langkah darurat agar dampak terhadap sektor pertanian tidak semakin meluas.
"Penanganan ini merupakan arahan langsung Bupati. Karena kewenangannya berada di BBWS, kami bersama lintas sektor melakukan penanganan darurat agar suplai air bisa kembali mengalir," ujarnya.
Sebagai solusi sementara, BBWS membangun pembendung menggunakan bronjong berbentuk kubus yang diisi tanah.
Konstruksi tersebut diharapkan mampu menahan aliran air sehingga distribusi ke jaringan irigasi kembali normal sekaligus mencegah masuknya air rob ke saluran irigasi.
Meski demikian, Mudhofir menegaskan penanganan tersebut hanya bersifat sementara.
Menurutnya, Bendung Karet Welahan Bum telah melewati usia teknis sehingga membutuhkan perbaikan menyeluruh.
"Teknologinya sebenarnya masih relevan, tetapi suku cadangnya sudah sulit diperoleh. Sebelumnya juga pernah rusak dan karetnya harus didatangkan dari Jerman," jelasnya.
Akibat kebocoran bendung, sekitar 1.138 hektare tanaman padi di Kecamatan Kedung, Kalinyamatan, Pecangaan, dan Welahan terancam gagal panen.
Selain kekurangan pasokan air, lahan pertanian juga berisiko terdampak intrusi air laut dengan kadar garam tinggi.
"Tanaman bisa mengalami kekeringan karena tidak mendapat aliran air, atau mati akibat air rob yang memiliki kadar garam tinggi," katanya.
Lahan yang terdampak tersebar di 17 desa, yakni Batukali, Bandungrejo, Kriyan, Manyargading, Purwogondo, Robayan, Sendang, dan Bakalan di Kecamatan Kalinyamatan. Kemudian Desa Ujungpandan, Karanganyar, Guwosobokerto, Sidigede, dan Telukwetan di Kecamatan Welahan.
Selanjutnya Desa Gerdu dan Kaliombo di Kecamatan Pecangaan, serta Desa Karangaji dan Tedunan di Kecamatan Kedung.
Saat ini, sebagian besar tanaman padi telah memasuki fase mrapu atau mulai berbulir, yang merupakan masa dengan kebutuhan air paling tinggi. Jika suplai air tidak segera dipulihkan, tanaman berpotensi layu, roboh, hingga mati sebelum panen.
Mudhofir memperkirakan potensi produksi di lahan tersebut mencapai 6 hingga 7 ton gabah per hektare.
Dengan luas lahan terdampak mencapai 1.138 hektare, potensi kehilangan hasil panen diperkirakan mencapai sekitar 8 ribu ton gabah.
Selain pemasangan bronjong, Pemkab Jepara juga menyiapkan skenario pemompaan air apabila kadar garam di sungai sudah turun dan memenuhi syarat untuk irigasi.
"Kami akan mengukur kadar garamnya terlebih dahulu. Jika kualitas air sudah memenuhi syarat untuk pertanian, pompa akan diturunkan agar air bisa dialirkan ke saluran sekunder. Dengan begitu tanaman padi masih memiliki peluang untuk diselamatkan," terang Mudhofir.
Ia menambahkan penggunaan sumur bor belum menjadi solusi karena sebagian besar air tanah di kawasan tersebut bersifat payau.
Di sisi lain, ancaman terhadap produksi padi juga datang dari serangan hama wereng sehingga percepatan pemulihan sistem irigasi menjadi langkah paling mendesak.
"Penanganan secara menyeluruh memang dibutuhkan dan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat karena membutuhkan anggaran yang cukup besar," pungkasnya. (fik)