Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan bahwa BPOM juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan tersebut.
Baca Juga: BISA NOBAR! Grobogan Bakal Punya Videotron di Alun-Alun dan Simpang Lima
“BPOM sudah kami beri tambahan anggaran saat rapat di Komisi IX sebesar Rp 800 miliar. Ini khusus untuk memperkuat fungsi BPOM dalam pengawasan SPPG,” ujarnya saat menghadiri kegiatan halalbihalal bersama Asosiasi Pedagang Mie Ayam dan Bakso (APMISO) di Balai Latihan Kerja (BLK) Grobogan, Selasa (14/4).
Menurutnya, optimalisasi pengawasan tidak bisa dilakukan secara instan.
BPOM perlu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan pemeriksaan pangan yang memadai.
Grobogan dipilih sebagai lokasi pendirian UPT agar pengawasan bisa lebih cepat dan menjangkau langsung ke lapangan.
Nantinya, petugas BPOM dapat melakukan inspeksi langsung ke dapur SPPG untuk memastikan kualitas bahan dan proses pengolahan makanan.
“Petugas BPOM nantinya bisa langsung turun ke dapur, memeriksa bahan dan proses pengolahan makanan di dapur SPPG untuk memastikan kelayakan pangan sekaligus mencegah potensi keracunan,” jelasnya.
Selain itu, kehadiran UPT BPOM ini juga diharapkan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus perizinan, terutama izin edar produk makanan dan minuman.
UPT BPOM Grobogan nantinya tidak hanya melayani wilayah setempat, tetapi juga mencakup sejumlah daerah sekitar seperti Blora, Rembang, Pati, dan Kudus.
Dengan cakupan tersebut, pengawasan obat dan makanan di kawasan ini diharapkan semakin optimal dan merata.
Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah berharap kualitas pangan dan perlindungan konsumen di wilayah Jawa Tengah bagian timur dapat semakin terjamin. (int)