BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan kredit macet di BPR Blora Artha.
Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang bertugas memetakan debitur bermasalah serta memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Blora.
Langkah tersebut dilakukan menyusul tingginya kredit macet yang membebani bank milik pemerintah daerah itu.
Nilai kredit bermasalah tercatat mencapai sekitar Rp 20 miliar.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih di Blora Caplok Lahan SD Negeri 1 Jetis, Jawaban Lurah Mengagetkan
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, Pemkab terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Blora untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
"Dengan Kejaksaan kita terus koordinasi," ujarnya.
Menurut Arief, pemerintah daerah telah membentuk tim untuk mengidentifikasi dan memetakan debitur yang belum memenuhi kewajibannya.
"Kita petakan, bentuk tim untuk membantu menyelesaikan kredit macet," katanya.
Ia menjelaskan, debitur bermasalah tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Blora, tetapi juga dari luar daerah.
Sebelumnya, kasus kredit macet tersebut sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Blora.
Pemkab, lanjut Arief, masih mengedepankan langkah persuasif dalam penyelesaian kredit macet.
Namun apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum berupa penyitaan hingga pelelangan aset milik debitur.
"Skema bila saatnya dilelang, ya kita lelang. Ketika tidak ketemu solusi, bisa upaya lelang kita lakukan secepatnya," tegasnya.
Melalui pembentukan tim tersebut, Pemkab Blora berharap persoalan kredit macet di BPR Blora Artha dapat segera diselesaikan.
Sehingga kondisi keuangan bank daerah kembali sehat dan mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung perekonomian masyarakat. (tos)