BLORA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora memetakan sebanyak 149 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 139 desa dan kelurahan.
Sekretaris BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, mengatakan hampir seluruh wilayah di Blora masuk dalam peta rawan kekeringan.
Dari 16 kecamatan, hanya Kecamatan Kradenan yang dipastikan tidak masuk kategori wilayah berpotensi mengalami krisis air bersih.
Baca Juga: WASPADA! Pemadaman Listrik Bergilir Menjangkau Seluruh Kecamatan di Blora, Segini Durasinya
"Sejak dulu desa-desa di wilayah Kradenan memang tidak pernah mengalami kekeringan," ujarnya.
Menurut Mulyowati, sebanyak 149 desa dan kelurahan tersebut saat ini berstatus siaga kekeringan. Jumlah itu masih berpeluang bertambah ketika pemerintah menetapkan status tanggap darurat pada puncak musim kemarau.
"Kalau nanti sudah masuk masa tanggap darurat, jumlah desa dan kelurahan terdampak kemungkinan bisa bertambah hingga lebih dari 160 wilayah. Memang ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu perubahan terjadi di Kecamatan Todanan.
Wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar daerah rawan kekeringan itu kini memiliki tiga desa yang dipetakan berpotensi mengalami krisis air bersih.
"Tahun 2024 Todanan belum masuk. Tahun 2025 kemarin terjadi kemarau basah. Tahun ini ada tiga desa yang masuk pemetaan karena terdapat beberapa dukuh yang mengalami kekeringan, tetapi sebelumnya belum pernah terlaporkan," jelasnya.
BPBD mencatat wilayah dengan jumlah desa rawan kekeringan terbanyak berada di Kecamatan Ngawen, Kunduran, Jati, serta beberapa desa di Kecamatan Blora.
Meski demikian, Kecamatan Jati dan Kunduran tetap menjadi prioritas utama apabila distribusi air bersih mulai dilakukan.
"Kalau sudah mulai dropping air bersih, biasanya Kecamatan Jati dan Kunduran menjadi prioritas karena paling sering mengalami kekeringan lebih awal," katanya.
Hingga saat ini BPBD Blora belum menerima permohonan distribusi air bersih dari masyarakat.
Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan air bersih mulai meningkat dalam beberapa pekan mendatang.
"Puncak musim kemarau kami perkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus. Sampai sekarang belum ada permintaan dropping air bersih. Begitu ada permintaan, akan segera kami tindak lanjuti," pungkas Mulyowati. (ari)