REMBANG – Populasi sapi di Kabupaten Rembang diperkirakan telah mencapai sekitar 100 ribu ekor hingga pertengahan 2026.
Meski jumlah ternak terus meningkat, pengembangan sektor peternakan masih terkendala belum adanya rumah potong hewan (RPH) yang representatif serta fasilitas rantai dingin (cold chain) untuk mendukung hilirisasi produk daging.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan peningkatan populasi sapi didorong oleh program inseminasi buatan (IB) yang dilakukan secara berkelanjutan.
Setiap tahun, Dintanpan menyalurkan sekitar 60 ribu dosis inseminasi buatan kepada peternak.
Baca Juga: Penggiat Desak Pemkab Rembang Benahi Kawasan Lasem Kota Pusaka
Dari program tersebut lahir sekitar 30 ribu pedet berbibit unggul setiap tahunnya.
"Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul," ujar Agus.
Menurutnya, kualitas bibit sapi asal Rembang cukup baik dan banyak diminati peternak dari berbagai daerah.
Namun, sebagian besar bibit unggul tersebut justru berkembang di luar Kabupaten Rembang.
"Ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi Rembang karena kita menghasilkan bibit-bibit unggul. Namun sebagian besar justru berkembang di luar daerah," katanya.
Selain meningkatkan populasi, Pemerintah Kabupaten Rembang juga terus memperkuat program kesehatan ternak melalui vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Agus menyebut capaian vaksinasi PMK di Rembang menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah.
"Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK," ungkapnya.
Meski demikian, sektor peternakan masih menghadapi tantangan pada sisi hilirisasi.
Hingga kini Rembang belum memiliki rumah potong hewan yang memenuhi standar serta fasilitas cold chain sehingga distribusi produk daging ke luar daerah belum dapat dilakukan secara optimal.
"Kendalanya kita belum memiliki RPH yang representatif dan rantai dingin yang layak sehingga belum bisa mengirim produk daging ke luar daerah secara optimal," jelas Agus.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengajukan proposal pembangunan RPH melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Firman, peluang memperoleh anggaran dari pemerintah pusat cukup terbuka.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyusun usulan resmi agar dapat dikawal hingga Kementerian Pertanian.
"Rumah potong hewan tahun 2027 itu ada anggaran. Tolong membuat pengusulan melalui DAK. Setelah sampai di Jakarta kirimkan salinannya ke saya, akan saya kawal," ujarnya.
Firman mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pembangunan RPH di daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan sepanjang usulan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai keberadaan RPH akan menjadi infrastruktur penting untuk memperkuat hilirisasi sektor peternakan, meningkatkan nilai tambah produk daging, serta memperluas akses pasar bagi peternak sapi di Kabupaten Rembang. (noe)