DPRD Blora Jadi Penjamin Sekdes Nglebak yang Tersangka Gara-Gara Perbaiki Jalan di Tengah Hutan
BLORA – DPRD Kabupaten Blora menyatakan kesiapan menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Nglebak, Kecamatan Kradenan, Mariyono, yang menjadi tersangka dalam kasus perbaikan jalan di kawasan hutan KHDTK UGM.
Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Mariyono yang kini menghadapi proses hukum usai melakukan perbaikan jalan yang berada di kawasan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mariyono dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani proses hukum.
Baca Juga: Pengoplosan LPG di Blora Picu Kelangkaan, Ini Kata Pertamina
Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo, mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora siap memberikan jaminan agar Mariyono dapat memperoleh penangguhan penahanan.
"Kami dari DPRD maupun Pemkab siap menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan," tegas Yuyus.
Menurutnya, saat ini DPRD juga terus melakukan konsolidasi dengan pihak KHDTK UGM untuk mencari solusi terbaik sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik.
Selain mengupayakan penangguhan penahanan, DPRD menyebut tim kuasa hukum juga tengah mempertimbangkan langkah hukum melalui praperadilan.
"Selain itu ada opsi yang muncul adalah praperadilan dari kuasa hukum," tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan anggota DPRD Blora dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Mujoko.
Ia menilai komunikasi dan konsolidasi antarpihak menjadi langkah penting untuk meredakan persoalan sekaligus membuka ruang dialog.
