PATI - Ribuan nelayan dari wilayah Juwana, Kabupaten Pati, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026).
Mereka memprotes tingginya harga BBM non-subsidi, khususnya solar industri yang mencapai sekitar Rp30.000 per liter dan dinilai memberatkan aktivitas melaut.
Massa memadati kawasan pendapa hingga jalan di sekitarnya dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan.
Baca Juga: KRONOLOGI Terungkapnya Kasus Dugaan Pencabulan di Ponpes Ndolo Kusumo Pati
Seperti “Nelayan Juwana Menggugat” dan “Harga BBM Non-Subsidi Mencekik Nelayan”.
Aksi juga diwarnai orasi dari mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
Di bagian depan, aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga membentuk barikade untuk memastikan aksi berjalan tertib.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Agung, menyebut kondisi saat ini berdampak serius pada kehidupan nelayan. Tingginya biaya operasional membuat sebagian besar kapal tidak bisa melaut.
“Sekarang hanya sekitar 15 persen kapal yang beroperasi, itu pun menggunakan sisa BBM lama. Sekitar 1.500 sampai 1.600 kapal terpaksa berhenti,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah kapal yang sebelumnya beroperasi di perairan Papua terpaksa kembali karena tidak mampu menutup biaya operasional.
Dalam tuntutannya, nelayan meminta pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk sektor perikanan tangkap, dengan kisaran maksimal dua kali lipat harga solar subsidi atau sekitar Rp13.600 per liter.
Agung menegaskan, jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, nelayan siap membawa aspirasi tersebut langsung ke pemerintah pusat di Jakarta.
Baca Juga: DESAK POLISI! RMI NU juga Ajak Masyarakat Kawal Kasus Asusila Ponpes Ndolo Kusumo
Menanggapi aksi tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menemui langsung para demonstran. Ia menyatakan memahami kondisi nelayan dan mengakui sektor perikanan memiliki peran penting bagi perekonomian daerah.
“Jika nelayan tidak melaut, maka ekonomi Pati juga akan terdampak,” ujarnya saat memberikan orasi.
Ia berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Setelah audiensi, Forkopimda Kabupaten Pati bersama perwakilan nelayan menyepakati untuk bersama-sama mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat. (adr)
Editor : Abdul Rochim