PATI – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak besar pada aktivitas nelayan di Kabupaten Pati. Ribuan kapal kini memilih bersandar karena biaya operasional melaut yang kian tinggi.
Sebagai respons, Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera bersama Asosiasi Mina Santosa Kabupaten Pati berencana menggelar aksi damai pada Senin (4/5).
Aksi akan dimulai dari Alun-alun Juwana pukul 07.00 dan dilanjutkan ke Alun-alun Pati, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah agar menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan tangkap.
Baca Juga: Alasan Pemkab Pati Proses Berhentikan Sementara Kades Tlogosari
Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, menyebut kenaikan harga solar industri terjadi setelah Lebaran 2026 dan berdampak langsung pada terhentinya aktivitas melaut.
“Selama kenaikan, tidak ada yang melaut. Aktivitas di TPI maupun usaha terkait nelayan juga ikut berhenti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, harga solar industri ritel naik sejak 18 April 2026 dari Rp14 ribu menjadi Rp23 ribu per liter.
Sementara solar jenis marine melonjak dari Rp21 ribu menjadi Rp30 ribu per liter sejak awal April.
Akibatnya, sekitar 80 persen nelayan di Pati memilih tidak melaut. Dari lebih dari 2.000 nelayan, sebagian besar menghentikan aktivitas karena biaya operasional tidak lagi tertutup.
“Tidak hanya nelayan, sektor perikanan lain juga terdampak karena tidak ada aktivitas,” tambahnya.
Eko menegaskan, sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM.
Dengan harga yang kini mencapai Rp26 ribu hingga Rp30 ribu per liter di sejumlah daerah, nelayan tidak mampu lagi menutup biaya.
Aksi pada 4 Mei mendatang rencananya digelar di Pendopo dan DPRD Kabupaten Pati. Dalam aksi tersebut, nelayan akan menuntut kebijakan harga BBM khusus, terutama bagi kapal di atas 30 gross tonnage yang tidak menggunakan BBM subsidi.
Sebelumnya, nelayan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari audiensi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hingga mengikuti forum bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan sejumlah instansi terkait.
Koordinasi juga melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, serta berbagai kementerian lain. Hasil pembahasan telah disampaikan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
Nelayan menilai sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun tanpa kebijakan BBM khusus, keberlanjutan usaha mereka terancam.
Melalui aksi damai ini, nelayan mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan, dengan usulan sekitar Rp13.600 per liter atau dua kali lipat dari harga BBM subsidi.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar nelayan bisa kembali melaut dan roda ekonomi sektor perikanan kembali bergerak. (adr)