JEPARA - Sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Jepara dikabarkan mulai bersiap melakukan efisiensi tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global dan melemahnya sektor industri.
Kondisi tersebut dipicu mahalnya bahan baku, penurunan order ekspor, hingga dampak konflik geopolitik yang mengganggu distribusi barang.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza, membenarkan adanya rencana efisiensi tenaga kerja di sejumlah perusahaan.
Salah satu perusahaan yang disebut akan melakukan pengurangan tenaga kerja adalah PT HWI.
Perusahaan tersebut dikabarkan berencana melakukan efisiensi sekitar 4.000 pekerja secara bertahap dari total sekitar 24 ribu karyawan yang dimiliki saat ini.
Namun Zamroni menegaskan langkah efisiensi tidak dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Perusahaan lebih memilih mengurangi perekrutan tenaga baru untuk menggantikan pekerja yang mengundurkan diri.
Menurutnya, tren pekerja resign biasanya meningkat setelah Lebaran.
Kondisi itu dimanfaatkan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja tanpa harus melakukan PHK besar-besaran.
“Kalau ada pekerja resign, tidak langsung diganti tenaga baru,” ujarnya, Selasa (19/5).
Selain PT HWI, perusahaan lain seperti PT Samwon Busana Indonesia juga disebut melakukan efisiensi sekitar 120 pekerja dari total 800 tenaga kerja yang dimiliki.
Zamroni menjelaskan kondisi industri saat ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kenaikan harga bahan baku, nilai tukar dollar yang terus menguat, hingga berkurangnya order akibat dampak perang dan hambatan distribusi barang.
Menurutnya, sejumlah perusahaan juga mengalami penundaan bahkan pembatalan pesanan dari luar negeri sehingga memengaruhi kapasitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya membuka peluang kerja baru melalui kegiatan job fair.
Dalam kegiatan yang digelar awal Mei lalu, tersedia sekitar 2.500 lowongan pekerjaan dengan jumlah pelamar mencapai 1.700 orang.
Mayoritas lowongan yang tersedia berasal dari sektor operator produksi dan tenaga kerja dengan keterampilan khusus.
Selain itu, Pemkab Jepara juga mulai mempersiapkan pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.
Pemerintah berharap perusahaan, pekerja, dan serikat buruh dapat bersama-sama menjaga stabilitas iklim industri agar sektor usaha di Jepara tetap bertahan di tengah tekanan global. (fik)
