PATI - Nama Sudewo, Bupati Pati, kembali menyita perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 19 Januari 2026.
OTT yang menjerat Sudewo merupakan bagian dari rangkaian operasi penegakan hukum KPK di awal 2026.
Usai diamankan, Sudewo disebut menjalani pemeriksaan intensif di wilayah Kudus, Jawa Tengah.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring, sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Hingga kini, KPK belum merilis secara rinci konstruksi perkara maupun dugaan perbuatan hukum yang disangkakan kepada Sudewo.
Kebijakan Lama Kembali Diingat
Kasus ini turut membangkitkan kembali ingatan publik terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Sudewo selama menjabat.
Salah satunya kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Kebijakan tersebut sempat memicu gelombang protes warga Pati pada pertengahan 2025.
Selain itu, nama Sudewo juga pernah dikaitkan dengan isu dugaan aliran dana proyek infrastruktur saat masih duduk sebagai anggota DPR RI.
Meski demikian perkara tersebut belum berujung pada putusan hukum.
Peristiwa ini bukan hanya memunculkan tanda tanya soal proses hukum yang tengah berjalan.
Tetapi juga membuka kembali diskusi publik mengenai profil kekayaan sang kepala daerah.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada April 2025.
Sudewo tercatat memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp 31,5 miliar.
Angka tersebut langsung memantik reaksi masyarakat, mengingat Pati merupakan daerah yang struktur ekonominya masih didominasi sektor pertanian dan UMKM.
Portofolio Aset Menyebar di Berbagai Daerah
Dalam laporan tersebut, porsi terbesar harta Sudewo berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp 17 miliar.
Menariknya, aset properti itu tidak hanya berada di Pati, tetapi tersebar di sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, mulai dari Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, hingga Tuban.
Nilai properti yang tercatat di kawasan Bogor dan Depok bahkan tergolong tinggi.
Sebaran aset lintas daerah ini memicu beragam spekulasi dan kritik, terutama karena Sudewo baru menduduki kursi bupati sejak 2025.
Koleksi Kendaraan Bernilai Miliaran
Selain properti, LHKPN juga mencatat kepemilikan kendaraan dan mesin senilai sekitar Rp 6,3 miliar.
Daftar tersebut mencakup sejumlah kendaraan kelas atas, di antaranya BMW X5 keluaran 2023, Toyota Alphard tahun 2024, serta Toyota Land Cruiser produksi 2019.
Kepemilikan kendaraan premium oleh pejabat daerah ini kembali mengundang perhatian.
Terutama bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat Pati yang sebagian besar bergantung pada sektor non-industri besar.
Surat Berharga dan Dana Tunai
Kekayaan Sudewo juga tercermin dari aset finansial lain. Ia tercatat memiliki surat berharga senilai lebih dari Rp5,3 miliar, kas dan setara kas hampir Rp 2 miliar, serta harta bergerak lainnya yang mendekati Rp800 juta.
Komposisi ini menunjukkan bahwa selain aset tetap, Sudewo juga memiliki likuiditas dan investasi keuangan yang cukup signifikan.
Ujian Transparansi Pejabat Publik
Kasus yang menimpa Sudewo kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.
LHKPN sejatinya menjadi instrumen keterbukaan informasi, namun ketika pejabat dengan aset besar terseret kasus hukum, publik wajar mempertanyakan asal-usul dan kesesuaian kekayaan tersebut dengan jabatan yang diemban.
Perkara ini bukan hanya soal hukum pidana, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara.
OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo menempatkan kekayaan pribadinya dalam sorotan tajam.
Total aset lebih dari Rp31,5 miliar dengan sebaran di berbagai daerah kini menjadi bagian dari diskursus publik, seiring proses hukum yang masih berjalan.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa jabatan publik menuntut pertanggungjawaban yang tidak hanya legal, tetapi juga etis. (*/him)
Editor : Abdul Rochim