PATI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Pati mendirikan Posko Aduan bagi korban kericuhan demonstrasi di Alun-Alun Pati pada Rabu (13/8/2025).
Aksi yang diikuti lebih dari puluhan ribu warga tersebut menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.
Awalnya berlangsung damai, demonstrasi berubah tegang saat kericuhan pecah di depan gerbang Pendapa Kabupaten dan Gedung DPRD Pati.
Baca Juga: Kemendagri Tunggu Rekomendasi Pemprov Jateng usai Dibentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo
Sejumlah peserta yang dituding sebagai provokator diamankan aparat, sementara puluhan orang, baik dari pihak kepolisian maupun warga, mengalami luka-luka.
Ketua LBH Ansor Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya berhasil memperjuangkan pembebasan sejumlah mahasiswa yang sempat ditahan.
“Kami melakukan pendekatan humanis dan persuasif kepada pihak kepolisian agar mereka dibebaskan,” ujarnya.
Untuk korban luka, LBH Ansor berkomitmen memberikan advokasi hukum, termasuk mendesak Pemkab Pati menanggung seluruh biaya perawatan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik.
“Bagaimanapun pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab atas insiden ini,” tegas Lukman.
Dalam penanganannya, LBH Ansor Pati juga dibantu tim dari LBH Ansor Kudus. Selain itu, hotline pengaduan dibuka untuk mempercepat penanganan laporan korban.
LBH Ansor Korwil Jateng–DIY turut menyampaikan sikap resmi terkait peristiwa tersebut:
Baca Juga: Rekaman CCTV Ungkap Aksi Provokator, Polisi Tangkap 11 Orang dalam Ricuh Demo Bupati Pati
-
Menyesalkan terjadinya aksi anarkis, namun bersyukur mahasiswa yang diamankan telah dibebaskan.
-
Mencatat sekitar 40 korban luka yang dirawat di rumah sakit.
-
Mengkritik penggunaan gas air mata yang masuk hingga area masjid dan permukiman warga.
-
Menilai kericuhan dipicu oleh pihak luar yang menyusup ke tengah massa.
-
Membuka posko pengaduan untuk korban.
Posko LBH Ansor berada di Jalan P. Sudirman No.45, Puri, Pati.
Masyarakat dapat menghubungi melalui WhatsApp di 0812-2766-704 untuk melaporkan kasus atau meminta pendampingan.
Lukman berharap tidak ada lagi korban tambahan dan peristiwa ini menjadi bahan introspeksi pemerintah daerah.
“Kebijakan harus diambil dengan pendekatan humanis agar tidak memicu gejolak baru,” pungkasnya. (*/him)
Editor : Abdul Rochim