RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kabar mengenai penghapusan BPJS Kesehatan dan pengalihan layanan ke klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ramai diperbincangkan di media sosial. Isu tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menanggapi kabar tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program JKN tidak benar. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memastikan program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujar Rizzky melalui laman resmi BPJS Kesehatan, Selasa (27/10/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Peserta diharapkan mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut.
BPJS Kesehatan Memiliki Landasan Hukum
Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sementara itu, penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan BPJS Kesehatan bukan sekadar program sementara yang dapat dihentikan begitu saja berdasarkan kabar yang beredar di media sosial.
Rizzky menambahkan bahwa pembentukan BPJS juga berkaitan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).
Ketentuan tersebut mengatur hak masyarakat atas jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 5 dan Pasal 6 turut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Oleh karena itu, tugas dan keberadaan BPJS Kesehatan mempunyai dasar hukum yang jelas.
Pelayanan Peserta JKN Tetap Berjalan
Di tengah beredarnya isu penghapusan BPJS Kesehatan, Rizzky memastikan bahwa pelayanan kepada peserta JKN tetap berlangsung seperti biasa.
Peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan kepesertaan dan prosedur yang berlaku. BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa fokus lembaga saat ini adalah menjaga keberlangsungan program serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Rizzky, penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, bukan kebijakan yang bersifat sementara.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perubahan kebijakan sebaiknya dipastikan terlebih dahulu melalui pengumuman resmi dari pemerintah maupun BPJS Kesehatan.
Cara Memastikan Status Kepesertaan BPJS Kesehatan
Selain meluruskan informasi yang beredar, BPJS Kesehatan mengingatkan peserta agar senantiasa memeriksa status keaktifan kepesertaan masing-masing.
Masyarakat dapat memanfaatkan beberapa kanal resmi untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan administrasi, di antaranya:
-
Aplikasi Mobile JKN, untuk memeriksa informasi kepesertaan dan mengakses layanan yang tersedia.
-
PANDAWA, atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp, di nomor 08118165165.
-
Kanal resmi BPJS Kesehatan, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program JKN dan pelayanan peserta.
Dengan memanfaatkan saluran tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tanpa harus bergantung pada kabar yang belum jelas kebenarannya.
DPR Tegaskan BPJS Kesehatan Tidak Bisa Dialihkan Begitu Saja
Isu mengenai penghapusan BPJS Kesehatan juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Yahya menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya kepada lembaga lain begitu saja karena keberadaannya telah diatur dalam undang-undang.
“BPJS itu diatur oleh undang-undang tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain,” kata Yahya kepada wartawan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan klarifikasi BPJS Kesehatan yang memastikan program JKN tetap berjalan. Namun, masyarakat tetap perlu membedakan antara pengembangan fasilitas kesehatan, seperti klinik KDMP, dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
Keberadaan fasilitas kesehatan baru tidak serta-merta berarti BPJS Kesehatan akan dihapus atau kepesertaan JKN berakhir.
Dengan adanya penjelasan dari BPJS Kesehatan dan DPR, masyarakat diimbau tidak panik menyikapi kabar yang beredar di media sosial. Hingga 27 Oktober 2026, berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan, program JKN tetap berjalan dan peserta masih dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Editor : Zakarias Fariury