KUDUS – Komisi D DPRD Kabupaten Kudus menyoroti kondisi sejumlah siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, yang dilaporkan kerap meminta izin pulang sebelum jam pelajaran berakhir karena diduga bekerja membantu perekonomian keluarga.
Temuan tersebut mengemuka saat Komisi D DPRD Kudus melakukan kunjungan lapangan pada Kamis (16/7).
Pertemuan turut dihadiri Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Pemerintah Desa Hadipolo, serta pihak sekolah.
Baca Juga: SD 5 Hadipolo Minim Siswa, DPRD Kudus Dorong Revitalisasi hingga Penguatan Kepercayaan Masyarakat
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto., mengatakan persoalan tersebut menunjukkan tantangan dunia pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah peserta didik, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga.
"Jujur ini masih jam pelajaran, sekitar pukul 11.00 sudah ada anak yang minta pulang (untuk ngamen, red). Kemungkinan mereka mencari tambahan uang karena keluarganya kurang mampu. Kita kasihan dan harus hati-hati menghadapi persoalan seperti ini," ujarnya.
Menurut Mardijanto, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Karena itu, DPRD meminta seluruh instansi terkait melakukan pendampingan kepada siswa beserta keluarganya.
Ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar anak-anak dapat belajar tanpa terbebani persoalan ekonomi.
"Kita bangun kualitas dan kuantitas sekolahnya bersama. Jangan sampai anak-anak tidak nyaman belajar karena terdesak masalah ekonomi," katanya.
Komisi D DPRD Kudus memastikan akan terus mengawal hasil pendampingan tersebut.
DPRD berharap persoalan ekonomi tidak lagi menjadi alasan bagi anak-anak untuk meninggalkan sekolah atau mengurangi waktu belajar demi membantu mencari nafkah.
Sementara itu, Ketua Yayasan JPPA Kudus yang juga anggota Komisi D DPRD Kudus, Hj. Endang Kursistiyani., mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab anak-anak memilih bekerja.
Pendalaman dilakukan agar langkah penanganan yang diambil sesuai dengan akar permasalahan.
"Apakah anak-anak ingin memegang uang sendiri, atau memang diajak bekerja karena kondisi ekonomi keluarga. Itu yang masih kami dalami. Kalau memang ditemukan eksploitasi anak atau persoalan kesejahteraan keluarga, tentu akan ditindaklanjuti bersama," jelasnya.
Ia menambahkan, informasi mengenai adanya anak yang diajak bekerja saat hari libur juga masih perlu diverifikasi.
Hasil pendalaman nantinya akan dibahas bersama lintas instansi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, mengatakan pihaknya segera melakukan asesmen terhadap keluarga para siswa.
Jika ditemukan keluarga yang membutuhkan intervensi, pemerintah akan mengupayakan penyesuaian data kesejahteraan, bantuan usaha, hingga pelatihan keterampilan melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Nanti kalau memang membutuhkan keterampilan tertentu akan kami koordinasikan dengan BLK supaya diberikan pelatihan. Harapannya keluarga bisa lebih berdaya sehingga anak-anak dapat fokus belajar," ujarnya. (dik)