KUDUS – SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, kembali hanya menerima tiga murid baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Rendahnya jumlah peserta didik baru disebut tidak lepas dari stigma yang melekat sebagai "Sekolah Kampung Sosial".
Sebutan tersebut muncul sejak kawasan Kampung Sosial yang sebelumnya berada di bantaran Kali Gelis direlokasi ke Desa Hadipolo.
Baca Juga: KPU Kudus Gandeng Diskominfo Perkuat Pendidikan Pemilih dan Informasi Kepemiluan
Mayoritas anak dari kawasan itu kemudian bersekolah di SD 5 Hadipolo.
Kampung Sosial dikenal sebagai permukiman yang sebagian warganya bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan pedagang asongan di lampu lalu lintas.
Kondisi sosial tersebut memunculkan stigma di masyarakat yang berdampak pada minat orang tua menyekolahkan anaknya di SD 5 Hadipolo.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD 5 Hadipolo, Solichul Hadi, mengatakan sebenarnya ada lima calon murid yang mendaftar.
Namun, dua di antaranya belum dapat diterima karena tidak memiliki akta kelahiran sebagai syarat administrasi.
"Kami sebenarnya sudah siap membantu mengurus pembuatan akta kelahiran, tetapi orang tuanya kurang aktif menindaklanjuti. Akhirnya sampai sekarang anak tersebut belum bersekolah," ujarnya.
Menurut Hadi, pihak sekolah telah berupaya meningkatkan jumlah peserta didik dengan mendatangi rumah-rumah warga.
Namun, stigma sebagai "Sekolah Kampung Sosial" membuat masyarakat tetap enggan mendaftarkan anaknya.
"Kami sudah door to door mengajak masyarakat menyekolahkan anaknya di sini. Tapi karena stigma itu, masyarakat kurang berminat. Akhirnya sebagian besar murid memang berasal dari Kampung Sosial," katanya.
Saat ini SD 5 Hadipolo hanya memiliki 29 murid. Rinciannya, tiga murid kelas I, tiga murid kelas II, lima murid kelas III, tujuh murid kelas IV, tujuh murid kelas V, dan empat murid kelas VI.
Penurunan jumlah siswa, lanjut Hadi, telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan semakin terasa setelah pandemi Covid-19.
Menurutnya, pembelajaran jarak jauh saat pandemi membuat sebagian anak kehilangan motivasi untuk kembali bersekolah.
"Karena terlalu lama di rumah, banyak yang menjadi malas sekolah. Apalagi sebagian anak di sini setelah pulang sekolah langsung ikut bekerja, ada yang mengamen, jual rujak, sampai meminta-minta," jelasnya.
Selain kekurangan murid, sekolah juga menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.
Saat ini hanya terdapat enam guru yang terdiri atas dua guru PPPK penuh waktu, tiga guru PPPK paruh waktu, dan satu guru tidak tetap (GTT).
Akibatnya, sejumlah guru harus mengajar lebih dari satu kelas.
Hadi juga mengungkapkan tantangan lain dalam proses belajar mengajar.
Sejumlah orang tua meminta kegiatan belajar diakhiri tepat pukul 12.00 WIB karena anak-anak harus dijemput untuk ikut bekerja.
"Kalau pulangnya terlambat, orang tua marah karena anak-anak dijemput kendaraan untuk berangkat bekerja. Ada yang mengamen, ada juga yang berjualan. Bahkan kadang mereka mengantuk di kelas karena kelelahan bekerja," ungkapnya.
Ia berharap ada perhatian dan solusi dari pemerintah maupun pihak terkait agar anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik tanpa terhambat kondisi sosial maupun stigma yang berkembang di masyarakat. (san)