MAGELANG, RadarPati.ID - Agenda retret kepala daerwh di Akademi Militer (Akmil) Magelang telah memasuki hari keempat.
Para kepala daerah diberikan pesan dan wejangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati terkait optimalisasi APBD.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyampaikan, materi dari Sri Mulyani sangat relevan dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, optimalisasi APBD bukan sekadar efisiensi, tetapi juga bagian dari refleksi dan introspeksi dalam mengelola anggaran daerah agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, APBD harus dikelola secara transparan dan efisien agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pemerintah pusat menekankan agar anggaran yang tersedia tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat," Katanya.
Sri Mulyani, lanjut Sam'ani dalam pemaparannya juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang dalam penggunaan APBD.
Sri Mulyani menekankan bahwa setiap kepala daerah harus memastikan anggaran tidak hanya digunakan untuk belanja rutin.
Tetapi juga diarahkan untuk investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi,” paparnya.
Sam’ani menambahkan, materi yang diberikan oleh Sri Mulyani menjadi bekal berharga dalam menjalankan roda pemerintahan di Kudus.
Pihaknya akan mengadopsi strategi pengelolaan APBD tersebut.
Sementara terkait efisiensi anggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Sam’ani mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara wajar dan sesuai kebutuhan.
“Terkait efisiensi anggaran, ya dilakukan secara bijaksana.
Efisiensi itu bukan sekadar mengurangi belanja, tapi bagaimana kita bisa lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran agar berdampak maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dia menambahkan,Pemkab Kudus harus bersama-sama mencari solusi dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam semua pungutan resmi agar lebih transparan dan efisien.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan sektor swasta serta pihak lain yang sah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dalam upaya optimalisasi anggaran, Sam’ani menyoroti pentingnya menetapkan skala prioritas dalam belanja daerah.
Anggaran harus difokuskan pada pelayanan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, sementara kegiatan yang dianggap tidak perlu dapat ditekan untuk menghemat pengeluaran.
Lebih lanjut, Sam’ani menekankan bahwa dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga harus dikoordinasikan dengan baik.
Menurutnya, CSR bisa menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa membebani APBD. (gal/him)
Editor : Abdul Rochim