JEPARA - Usai menggelar mogok kerja sedikitnya tiga hari sejak Kamis-Sabtu (19-21/6), para sopir truk di Kabupaten Jepara dan di Jawa Tengah pada umumnya akan kembali menggelar aksi demontrasi.
Kali ini mereka yang berasal dari berbagai daerah akan menggeruduk kantor DPRD maupun Gubernuran Jawa Tengah.
Di Kabupaten Jepara sendiri, para sopir dan pengemudi tidak puas dengan hasil audiensi bersama Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.
Sebelumnya diberitakan pada Kamis (19/6) malam dilakukan aksi memblokade jalan di Simpang Tiga Gotri.
Kemudian berlanjut audiensi oleh Perkumpulan Pengemudi dan Pengusaha Jepara (PPPJ) dan Korlap Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT) Jepara di Mapolres Jepara pada Jumat (20/6) sore.
Diketahui hasilnya terbagi ke dalam empat poin. Pertama, Polri Polres Jepara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara belum akan melakukan penindakan terkait Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) dari Jepara menuju Sabang sampai Merauke.
Kedua, jika terdapat oknum anggota Polri Polres Jepara dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara melakukan penindakan terkait kendaraan ODOL, dapat dilaporkan ke Polres Jepara.
Ketiga, dari pengemudi truk siap dan sanggup mentaati peraturan lalu lintas.
Dan yang terakhir, surat pernyataan tersebut berlaku selama dipergunakan.
Usai audiensi tersebut dan hasilnya muncul, timbul kekecewaan terhadap sejumlah kesepakatan dalam surat pernyataan yang ada.
Hingga akhirnya menyulut kembali amarah para sopir dan pengemudi.
Salah satu sopir di Jepara, Putra menyebutkan hal yang menjadi penolakannya ialah mengenai poin ketiga.
Yaitu, "Pengemudi truk siap dan sanggup mentaati peraturan lalu lintas."
Pihaknya menyebutkan kalimat tersebut bertolak belakang dengan poin pertama.
Sebab, kondisi di lapangan, para sopir terpaksa goyor atau membuat kendaraannya ODOL karena tuntutan.
"Itu berarti gak boleh goyor, kami dibodohi. Misalnya saya sering muat mebel, kalau gak dibuat goyor ongkos kirim jadi mahal. Harga pun melambung, ini berpotensi melesukan para pengusaha mebel di Jepara sini," ucapnya.
Tak hanya itu, menurutnya, surat pernyataan di Polres tidak berguna karena proses pengiriman mebel menyasar ke kabupaten bahkan kota-kota besar lainnya.
Di sisi lain, sedangkan termaktub dalam pelaksanaan Undang-Undang no 22 Lalulintas dan Angkutan Jalan terkait zero Over Dimensi dan Overload (ODOL), terdapat ancaman pidana dan denda hingga berjuta-juta.
"Harusnya kebijakan tersebut secara pusat, pemerintah harus melakukan pematokan harga secara baku. Sebetulnya kami senang karena sesuai dengan luasan bak. Tapi kami pun goyor, dan muatan berongga, seperti almari. Beratnya pun tidak seberapa," katanya.
Terpisah, Zainuri menyampaikan bahwa para sopir dari Kabupaten Jepara termasuk dari kabupaten kota lain akan menggeruduk DPRD dan Gubernuran Jateng pada Senin (23/6) pagi ini.
Diprediksi, massa aksi akan berjumlah ratusan atau bahkan ribuan.
"Jadi aksi lagi, kemungkinan ini akan terus berlanjut hingga adanya keputusan bijak pusat," ungkapnya Minggu (22/6).
Zainuri pun mengaku sebetulnya dalam demonstrasi tersebut tidak memiliki koordinator aksi.
Sebab masing-masing sopir tergerak sendiri secara masif untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya.
Menurut sejumlah sopir yang ditanyai wartawan, mereka menyampaikan bahwa aturan tersebut cukup bagus untuk keselamatan, akan tetapi pembatasan ODOL akan menyulitkan para sopir di jalan dan pengguna angkutan barang itu sendiri.
Apalagi jika hanya sopir yang diminta untuk membatasi muatan, sementara perusahaan tidak ditekankan soal ketetapan herga.
Termasuk masyarakat yang hanya acapkali menginginkan barang murah.
"Kalau sesuai spesifikasi akan mahal jadinya (biaya distribusi, kirim, Red), berdampak pada warga," ucapnya.
Pihaknya berharap pemerintah lebih mengerti situasi dan kondisi-kondisi di lapangan.
Sehingga perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak tersendat. (fik/amr)
Editor : Syaiful Amri