GROBOGAN – Meski lebih dari 400 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, terdampak dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (9/1), pihak pondok belum mengambil sikap penolakan.
Ponpes memilih menunggu hasil investigasi tim ahli sebelum kembali menerima penyaluran makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwaron.
Pengurus Yayasan Ponpes Miftahul Huda Ngroto, Fuad Abdillah, menegaskan bahwa keputusan akhir masih bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Menurutnya, pondok tidak ingin bersikap gegabah tanpa mengetahui penyebab pasti kejadian.
“Kita tunggu evaluasi. Tetap menunggu dulu, karena apa penyebabnya kita juga harus tahu,” ujar Fuad, Senin (12/1).
Fuad mengungkapkan, dinamika sikap wali santri bermunculan pascakejadian. Di sejumlah grup WhatsApp wali murid, sebagian menyuarakan penolakan terhadap program MBG, namun tak sedikit pula yang memilih memaklumi sambil menunggu kejelasan.
“Ya tentu ada yang menolak. Dari obrolan di grup wali murid itu macam-macam, ada yang ketakutan, ada yang memaklumi. Semua masukan Insyaallah kita tampung,” katanya.
Ia menambahkan, sikap resmi pondok terkait keberlanjutan MBG belum bisa diputuskan saat ini. Menurutnya, keputusan tersebut harus didasarkan pada temuan dan rekomendasi dari hasil investigasi.
“Menolak atau melanjutkan itu hasil evaluasi. Tidak bisa serta-merta. Harus ada temuan-temuan yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Fuad juga meluruskan bahwa keberadaan MBG tidak mengurangi jatah makan santri dari pondok. Santri tetap mendapatkan makan tiga kali sehari dengan menu lengkap, sementara MBG hanya menjadi tambahan.
“MBG itu hanya menu tambahan saja, karena kata santri porsinya kecil. Dari pondok tetap memberikan makan lengkap, tidak berkurang meski ada MBG. Untuk jatah dari pondok biasanya disalurkan pukul 13.00,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa pihak ponpes sebelumnya sempat menunda penerimaan program MBG. Setelah beberapa kali ditawari, ponpes baru bersedia menerima MBG sekitar satu bulan terakhir. Kejadian dugaan keracunan ini pun menjadi yang pertama kali dialami.
“Sudah lama ditawari, tapi kami tunda beberapa kali. Baru sekitar sebulan ini menerima. Dan ini pertama kalinya terjadi kejadian seperti ini,” ungkap Fuad.
Selain itu, Fuad menyoroti persoalan ketepatan waktu distribusi MBG. Ia menyebut, pengiriman ke ponpesnya kerap datang terlambat dari jadwal seharusnya sebelum pukul 09.00 WIB.
“Seringnya justru datang sekitar jam 11. Seperti saat kejadian itu juga jam 11. Padahal kami harus mengorbankan waktu satu jam untuk pembagian, meski sebenarnya bisa digeser jamnya,” tandasnya.
Pasca kejadian, aktivitas di lingkungan pondok pesantren mulai berangsur normal. Sejak Senin (12/1), kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali berjalan, meski masih ada puluhan santri yang dalam kondisi kurang sehat.
“Hari pertama masuk langsung ada gerakan minum kelapa bareng. Anak-anak sudah seperti biasa, tidak trauma. Cuma ke depan lebih hati-hati. Kalau makanan dirasa aneh, ya tidak usah dimakan,” tuturnya.
Fuad menambahkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjukkan tanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemkab disebut akan menyalurkan bantuan sosial, sementara dari pihak SPPG direncanakan ada kompensasi bagi santri terdampak.
“Pemkab sudah bertanggung jawab. Akan ada santunan sosial, dan dari SPPG juga rencananya ada kompensasi,” pungkasnya. (int)
Editor : Abdul Rochim