BLORA – Layanan bus sekolah gratis di Kabupaten Blora segera mengaspal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kini tengah menuntaskan proses administrasi berupa balik nama kendaraan sebelum bus bantuan dari pemerintah pusat tersebut mulai melayani pelajar.
Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Sunyoto, mengatakan operasional bus tinggal menunggu pengesahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
"Bus merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sekarang kami masih menunggu anggaran APBD Perubahan untuk biaya balik nama sekitar Rp 50 juta. Setelah proses itu selesai, bus sudah bisa dioperasikan," ujarnya.
Baca Juga: Terjerat Hukum, Dua Lansia di Blora Didorong untuk Mediasi, Begini Kasusnya
Selain biaya administrasi, Pemkab Blora juga telah menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp 200 juta.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sopir serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) selama layanan berlangsung.
Pada tahap awal, bus sekolah gratis akan melayani rute Kunduran–Blora. Armada dijadwalkan beroperasi dua kali setiap hari, yakni pada pagi hari untuk mengantar siswa ke sekolah dan siang hari saat menjemput mereka sepulang sekolah.
Satu unit bus memiliki kapasitas sekitar 25 penumpang.
Seluruh pelajar yang memanfaatkan layanan tersebut tidak akan dipungut biaya.
"Bus ini gratis untuk para pelajar. Harapannya dapat membantu mereka memperoleh sarana transportasi umum yang aman dan nyaman menuju sekolah," kata Sunyoto.
Ia menjelaskan, Kabupaten Blora sebenarnya menerima bantuan dua unit bus sekolah dari pemerintah pusat.
Satu unit akan melayani rute Kunduran–Blora, sedangkan satu unit lainnya telah lebih dulu dioperasikan di wilayah Kecamatan Kedungtuban.
Menurut Sunyoto, kehadiran bus sekolah gratis diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan layanan transportasi bagi pelajar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Ke depan, Pemkab Blora berharap dapat menambah alokasi anggaran agar cakupan layanan bus sekolah gratis bisa diperluas ke kecamatan-kecamatan lain yang membutuhkan. (*/him)
Editor : Abdul Rochim