Blora Entertainment Feature Grobogan Jateng Jepara Khazanah Kudus Kuliner Life Style Muria Raya Nasional Olahraga Pati Pendidikan Rembang Sepakbola Wisata

Pemkab Blora Pangkas Anggaran Internet hingga Rp 600 Juta, Tetap Jaga Pelayanan Publik

Abdul Rochim • Minggu, 19 April 2026 | 15:24 WIB

RAPAT: Forkopimda dan jajaran OPD membahas anggaran internet untuk dipangkas di ruang pertemuan Setda Blora. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR PATI)
RAPAT: Forkopimda dan jajaran OPD membahas anggaran internet untuk dipangkas di ruang pertemuan Setda Blora. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR PATI)

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan efisiensi anggaran internet tahun 2026 dengan total penghematan mencapai sekitar Rp600 juta.

Sebelumnya, alokasi anggaran internet di lingkungan Pemkab Blora, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD), mencapai Rp2,5 miliar.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil setelah dilakukan pembahasan bersama jajaran terkait.

Baca Juga: Guru SMAN 1 Blora Juga Tertipu Investasi Bodong Snapboost

"Ini sudah dirapatkan, dari Rp2,5 miliar untuk semua OPD dan (kantor) kecamatan yang ada, tadi saya minta untuk dilakukan efisiensi. Bertemunya di Rp1,9 miliar," ungkapnya.

Meski dilakukan penghematan, Arief menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.

Ia berharap efisiensi tersebut tetap menjaga kualitas layanan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD.

"(Hasil penghematan) nanti di anggaran perubahan kita hitung lagi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho, menjelaskan bahwa efisiensi ini juga diikuti dengan standarisasi penggunaan internet di tiap instansi.

"OPD 100 Mbps, dan kecamatan 50 Mbps. Korwil puskesmas yang bersinggungan dengan masyarakat harus dicukupi," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengamanan server tetap menjadi prioritas, terutama bagi OPD yang terhubung dengan kementerian atau pemerintah pusat.

"Untuk OPD yang memiliki server harus kita amankan (tidak ada penghematan). Agar penggunaan data-data penting dari kementerian dan sebagainya masih bisa kita laksanakan," katanya.

Terkait kemungkinan adanya komplain atas penghematan tersebut, Pratikto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Bupati dan Sekretaris Daerah.

Namun, evaluasi tetap akan dilakukan jika berdampak pada pelayanan masyarakat.

"Pada prinsipnya upaya kita adalah pelayanan masyarakat. Karena penggunaan ini khusus untuk masyarakat," tambahnya. (ari)



Editor : Abdul Rochim
#efisiensi anggaran 2026 #anggaran internet Blora #pelayanan publik #Arief Rohman #dinkominfo blora