BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai tim evaluasi anggaran internet tahun ini, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Diketahui, tahun ini Pemkab Blora masih menganggarkan internet mencapai Rp 2,560 miliar.
Anggaran itu digunakan fasilitas internet di setiap instansi, yaitu 18 Dinas, 5 badan, 2 kantor, dan 16 kantor kecamatan.
Baca Juga: Kasus Solar Ilegal di Blora Masih Proses Lidik Polisi, Eh.. Police Line Sudah Dilepas
Kepala Dinkominfo Pratikto Nugroho mengatakan, belum lama ini diadakan rapat perihal kebutuhan internet di lingkungan Pemkab Blora.
Hasil dari rapat tersebut, menunjuk Dinas yang ia pimpin sebagai tim evaluasi.
"Iya, ini sudah ditindak lanjuti. Sesuai hasil rapat kemaren di Setda, sesuai petunjuk pak sekda, sudah dibentuk tim. Sudah mulai bergerak untuk mengidentifikasi kebutuhan internet bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ujarnya.
Sementara ini, tim tersebut tidak melibatkan OPD lain.
Ia menegaskan bidang Teknologi Informasi untuk menghitung ulang kebutuhan internet dari tingkat kecamatan hingga kantor kedinasan.
"Setelah desk (Rapat bersama OPD untuk klarifikasi kebutuhan) baru kita melibatkan OPD lainnya. Selasa besok (Minggu depan), kita rapat koordinasi dengan OPD terkait lainnya," jelas Pratikto.
Sebelumnya, Ketua TAPD Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan akan mengevaluasi kebutuhan internet di setiap OPD yang tahun ini masih menyentuh angka Rp 2,5 miliar, di tengah efisiensi dan penerapan work from home (WFH).
Evaluasi tersebut telah mendapatkan restu dari Bupati Blora, Arief Rohman, untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Blora adalah anggaran yang proporsional atau sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan pegawai di kantor tersebut.
"Jangan nanti mereka butuhnya tidak segitu, tapi langganan besar, Karena pingin (internet) cepat dan sebagainya," tegas Komang.
Dikatakan, evaluasi menyasar kebutuhan eksternal. Sehingga kebutuhan server hingga kebutuhan vital lainnya dipastikan aman, untuk menjaga kecepatan dalam pelayanan.
"Nanti kita evaluasi kebutuhan wifi atau hotspot yang terpasang di kantor. Nanti kita lihat lagi kebutuhannya," katanya.
Sebagai informasi tambahan, dari data yang diterima wartawan dari BPPKAD, anggaran internet pemkab Blora, selama 5 tahun mencapai sekitar Rp14,769 miliar.
Dengan rincian, tahun 2022 mencapai Rp 4,771 miliar, lalu menyusut pada 2023 sekitar Rp 2,412 miliar, selanjutnya tahun 2024 mencapai Rp2,446 miliar.
Lalu tahun 2025 mencapai Rp 2,579 miliar dan tahun 2026 mencapai Rp 2,560 miliar.
Sementara, anggaran di Dinkominfo yang merupakan OPD dengan anggaran internet tinggi. Selama 5 tahun mencapai mencapai Rp 2,7 miliar (Rp 2.779.960.000).
Anggaran tersebut dengan rincian, 2022 sebesar Rp 700 juta, 2023 turun menjadi Rp616,8 juta.
Pada 2024 masih sama Rp616,8 juta, 2025 kembali turun menjadi Rp420 juta, dan saat ini tahun 2026 naik menjadi Rp426,3 juta.(ari)
Editor : Abdul Rochim