Gaji PPPK Ditanggung Pusat pada 2027, Rembang Hitung Penghematan Rp 300 Miliar
REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang berpotensi memiliki ruang fiskal lebih luas pada 2027 apabila pemerintah pusat merealisasikan rencana pengambilalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga hampir Rp 300 miliar.
Bupati Rembang Harno menyebut, pengalihan tanggungan gaji PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat bisa menjadi tambahan ruang anggaran untuk membiayai pembangunan.
Baca Juga: Luas Tembakau Rembang Naik Jadi 7.900 Hektare, Randuagung Terluas
Namun, besaran penghematan tersebut masih bergantung pada realisasi kebijakan yang dimaksud.
”Kalau ini dok, angin segar yang tadinya dibayar APBD ditarik pusat,” kata Harno.
Meski demikian, Harno berharap pengalihan pembiayaan gaji PPPK tidak diikuti pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya, kepastian dana transfer tetap dibutuhkan agar pemerintah kabupaten memiliki anggaran memadai untuk menjalankan program pembangunan.
Jika beban gaji PPPK benar-benar beralih ke pusat, sementara dana transfer daerah tetap terjaga, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja pegawai berpotensi dialihkan ke kebutuhan lain, termasuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal.
”Satu sisi kita sudah ada kelegaan, tadinya beban APBD ditarik pusat. Ini yang diharapkan semua bupati se-Indonesia,” imbuhnya.
Harno menjelaskan, kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan seiring perubahan postur APBD.
Anggaran Kabupaten Rembang yang pada 2024 mencapai sekitar Rp 2,1 triliun, kemudian turun menjadi Rp1,9 triliun. Penurunan tersebut mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus menanggung peningkatan kebutuhan belanja untuk menggaji PPPK.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah kabupaten dalam membiayai berbagai program menjadi lebih terbatas.
Persoalan pembiayaan gaji PPPK sebenarnya telah menjadi perhatian Harno sejak 2025.
Saat itu, ia mengusulkan agar seluruh beban gaji PPPK yang ditanggung pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan tersebut ditujukan untuk menjaga kemampuan keuangan daerah agar belanja pembangunan tidak semakin terdesak oleh kebutuhan rutin pegawai.
Harno sebelumnya menyebut belanja pegawai menyerap sekitar 54 persen dari APBD Kabupaten Rembang.
Besarnya porsi tersebut membatasi alokasi anggaran untuk belanja modal dan program pembangunan.
Meski wacana pengalihan gaji PPPK berpotensi mengurangi beban daerah, kepastian penerapan kebijakan dan mekanisme pembiayaannya tetap menjadi faktor penting.
Pemkab Rembang juga berharap kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi ruang fiskal daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih leluasa. (noe)
