Apa Sebenarnya Alasan Listyo Sigit Sadap Presiden Prabowo? Untuk Geng Solo?
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Kriminolog Universitas Indonesia sekaligus mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2012–2016, Adrianus Meliala, menduga aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan negara maupun institusi Polri.
Adrianus menilai terdapat kemungkinan penyadapan dilakukan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Ia juga mempertanyakan alasan pimpinan kepolisian ketika itu bersedia menggunakan kewenangannya untuk kepentingan di luar institusi.
Menurutnya, perkara tersebut perlu dilihat dalam konteks dugaan keterlibatan Polri dalam dinamika politik. Adrianus menilai keputusan menetapkan Listyo sebagai tersangka memang tidak banyak diperkirakan sebelumnya. Namun, ia menyebut konsekuensi politik dapat muncul ketika seseorang terlibat dalam aktivitas politik.
Ia juga menduga tindakan tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan atau balas jasa politik tertentu.
Pangkat dan Peran Jadi Sorotan
Adrianus berpandangan bahwa kedudukan serta pangkat para pihak yang terlibat perlu menjadi pertimbangan dalam mengungkap tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, pejabat dengan posisi tertinggi patut ditelusuri peran dan kemungkinan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan.
Ia juga menilai pihak yang memiliki kewenangan paling besar perlu diperiksa terkait dugaan sebagai penggagas tindakan sekaligus pihak yang mempunyai tujuan tertentu di balik penyadapan.
Adrianus memperkirakan, apabila penyidikan kembali menetapkan tersangka baru, kemungkinan pihak tersebut berasal dari jajaran pelaksana. Meski demikian, penentuan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti.
Tiga Jenderal Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri; Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang menjabat Kadivkum Polri; serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur terhadap sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Dugaan pelanggaran tersebut disebut berlangsung selama periode 2025–2026. Penyidik menemukan indikasi sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
