RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah belum mengambil keputusan terkait pengisian jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) setelah Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah saat ini belum membicarakan sosok yang akan menggantikan posisi tersebut. Menurutnya, perhatian pemerintah masih dipusatkan pada proses hukum yang tengah berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka hingga penahanan terhadap pihak terkait menjadi prioritas penanganan saat ini.
Meski belum membahas pengganti definitif, Yusril mengakui jabatan strategis di lingkungan KSP perlu tetap dijalankan agar aktivitas kelembagaan tidak terganggu.
Salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh adalah menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari pejabat internal. Yusril menyebut Sekretaris Utama (Sestama) dapat menjalankan tugas sementara hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan tersebut.
Tiga Pejabat Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden, sejumlah pejabat negara, serta tokoh nasional selama periode 2025–2026.
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa ketiga tersangka telah ditempatkan di Rumah Tahanan Mabes Polri.
Berdasarkan informasi identitas yang diperoleh Tirto, mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Mabes Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi. Ia juga tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik untuk mendalami perkara tersebut.
Asep menjelaskan, penyidikan masih berada dalam tahap awal sehingga aparat membutuhkan waktu untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa. Pendalaman dilakukan, antara lain, untuk mengetahui motif serta pihak-pihak yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan.
