Banding Dugaan Korupsi Ditolak, Mantan Dirut PT DPS Tetap Dihukum 10 Tahun Penjara
MEDAN – Hukuman 10 tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Bambang Soendjaswono, dalam perkara korupsi pengadaan dua kapal tunda (tugboat) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional I Belawan tetap berlaku.
Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.
Berdasarkan Putusan Banding Nomor 44/PID.SUS-TPK/2026/PT MDN, majelis hakim menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa. Namun, putusan sebelumnya tetap dipertahankan.
“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas nama terdakwa Bambang Soendjaswono, yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi amar putusan yang tercantum di laman resmi PN Medan, Minggu (1/11/2026).
Majelis hakim banding juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Bambang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dia pun diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Dengan demikian, Bambang tetap dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 100 hari.
Dalam perkara yang sama, PT Medan juga menguatkan putusan terhadap mantan Direktur Teknik PT Pelindo Regional I Belawan, Hosadi Apriza Putra. Dia tetap dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Sementara itu, mantan Kepala Cabang Pratama Komersial Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Rudy Sunaryadi, sebelumnya telah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Selain pidana terhadap para terdakwa, majelis hakim PN Medan juga membebankan pidana tambahan kepada PT DPS berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp79 miliar.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Penyesuaian Pidana.
Hukuman Bambang tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yakni 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Adapun Rudy dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta, sedangkan Hosadi dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Perkara korupsi ini berkaitan dengan pengadaan dua unit kapal tunda berkapasitas 2x1.800 HP senilai Rp135,8 miliar untuk Cabang Dumai PT Pelindo Regional I Belawan periode 2018–2021.
Dalam persidangan, terungkap dugaan pembangunan kapal tidak sesuai spesifikasi kontrak dan progres pekerjaan berada jauh di bawah ketentuan. Meski demikian, pembayaran tetap dilakukan.
Akibat perkara tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan sekitar Rp92,35 miliar.
Selain itu, terdapat kerugian perekonomian negara sekitar Rp23,03 miliar per tahun karena kapal tidak dapat dimanfaatkan. (*)
