RADARPATI.JAWAPOS.COM - Isu mengenai rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—pada tahun anggaran 2027 dipastikan belum masuk dalam agenda resmi pemerintah. Dokumen keuangan terbaru menunjukkan belum ada pengalokasian anggaran khusus untuk penyesuaian gaji pokok abdi negara.
Kepastian ini tecermin dari penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Fokus RAPBN 2027 Tanpa Kenaikan Gaji ASN
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat". Dalam pidatonya, Presiden lebih menitikberatkan pada kebijakan fiskal, proyeksi makroekonomi, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal, serta penguatan investasi dan hilirisasi nasional.
Dari total Postur Belanja Negara yang dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dan Pendapatan Negara Rp3.426,0 triliun (defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB), tidak ada pembahasan mengenai penyesuaian gaji pokok ASN.
Kebijakan belanja pegawai pada 2027 difokuskan pada tiga arah utama:
Efisiensi Birokrasi: Mengoptimalkan kinerja digitalisasi sistem pelayanan publik.
Keseimbangan Fiskal Daerah: Memberikan intervensi fiskal bagi pemerintah daerah yang masih kesulitan memenuhi belanja gaji rutin pegawai.
Penguatan Tunjangan Berbasis Kinerja: Mendorong produktivitas pegawai alih-alih menaikkan gaji pokok secara merata.
Penjelasan Resmi Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum membahas secara mendalam rencana kenaikan gaji ASN untuk tahun depan.
"Gaji ASN belum ada pembicaraan. (Kenaikan gaji pada 2027) masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam," ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta.
Purbaya juga sempat berkelakar merespons maraknya pertanyaan warganet di media sosial TikTok terkait isu ini dan mengimbau publik untuk menunggu kepastian resmi.
Regulasi Gaji PNS dan PPPK yang Masih Berlaku
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini turut menegaskan bahwa tanpa regulasi baru, acuan pembayaran gaji ASN tetap berpatokan pada aturan yang sudah berjalan sejak penyesuaian terakhir pada 2024.
Gaji PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024:
Golongan I (Ia – Id): Rp1.685.700 – Rp2.901.400
Golongan II (IIa – IId): Rp2.184.000 – Rp4.125.600
Golongan III (IIIa – IIId): Rp2.785.700 – Rp5.180.700
Golongan IV (IVa – IVe): Rp3.287.800 – Rp6.373.200
Sementara gaji PPPK berpatokan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024:
Golongan I (Masa kerja 0–27 tahun): Rp1.938.500 – Rp2.900.900
Golongan II (Masa kerja 3–27 tahun): Rp2.116.900 – Rp3.071.200
Golongan III (Masa kerja 3–27 tahun): Rp2.206.500 – Rp3.201.200
Golongan IV (Masa kerja 3–27 tahun): Rp2.299.800 – Rp3.336.600
Golongan V (Masa kerja 0–33 tahun): Rp2.511.500 – Rp4.189.900
Dengan demikian, seluruh besaran hak keuangan ASN untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 masih mengacu pada ketetapan regulasi yang ada hingga terbitnya kebijakan baru dari pemerintah. (*)
