KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus bergerak cepat merespons dugaan kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah langkah evaluasi dan pembenahan langsung disiapkan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Pada Jumat (30/1), Pemkab Kudus menggelar rapat evaluasi menyeluruh dengan menghadirkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Kudus.
Baca Juga: Keracunan Massal SMAN 2 Kudus Dipastikan Akibat Bakteri Escherichia Coli dalam Menu MBG
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Kodim 0722/Kudus.
Wakil Bupati Kudus sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum introspeksi bersama terhadap pelaksanaan program MBG.
“Peristiwa ini menjadi alarm penting. Kami ingin memastikan ke depan pelaksanaan MBG benar-benar aman dan sesuai standar,” kata Bellinda.
Evaluasi dilakukan bersama Forkopimda dan difokuskan pada penanganan kasus yang terjadi di SMAN 2 Kudus.
Bellinda mengungkapkan, hingga Jumat pagi tercatat masih ada 47 siswa yang menjalani perawatan medis. Meski demikian, seluruhnya dalam kondisi stabil dan menunjukkan perkembangan positif.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kudus berencana menyeragamkan menu MBG di seluruh dapur SPPG.
Kebijakan ini dimaksudkan agar kualitas bahan, nilai gizi, serta metode pengolahan makanan tidak berbeda antar penyedia.
Baca Juga: Video Curanmor di Kudus Viral, Libatkan ODGJ Selesai Lewat Mediasi
Tak hanya soal menu, Pemkab juga menyoroti kebersihan dapur, durasi pengolahan, hingga pola distribusi makanan. Seluruh SPPG diwajibkan menjalankan proses produksi dan penyaluran makanan sesuai SOP yang diperketat.
Bellinda turut menyinggung lemahnya sistem pengawasan. Saat ini, baru satu dapur SPPG yang dilengkapi kamera pengawas.
Ke depan, seluruh dapur diwajibkan memasang CCTV sebagai sarana kontrol berkelanjutan.
“Dengan CCTV, semua tahapan bisa dipantau secara transparan,” ujarnya.
Selain pengawasan visual, setiap SPPG juga diminta mendokumentasikan menu harian dalam bentuk video untuk dipublikasikan di media sosial.
Namun ia mengingatkan agar dokumentasi tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Yang dipublikasikan harus sesuai dengan makanan yang benar-benar dibagikan ke siswa,” tegasnya.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Bellinda menyebut Pemkab masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab utama kejadian tersebut.
“Kami tidak ingin mendahului kesimpulan. Semua akan ditentukan berdasarkan hasil laboratorium,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi, Pemkab Kudus merumuskan tiga fokus pembenahan utama.
Yakni penyeragaman standar, keterbukaan informasi kepada publik, serta penguatan sistem pengawasan.
Menurut Bellinda, publikasi justru diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas, bukan sekadar pencitraan.
Baca Juga: Sempat Disetop Salurkan MBG, SPPG Kuwaron di Grobogan Beroperasi Lagi Usai Jalani Pembenahan
Sementara itu, Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut.
Ia menekankan bahwa program MBG menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda.
“MBG bertujuan menyehatkan anak-anak. Karena itu, pengawasan harus diperketat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita perbaiki bersama agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya. (dik/him)
Editor : Abdul Rochim