Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Musim Hujan 2025 Diwarnai Ancaman, DPRD Kudus Ingatkan Warga!

Abdul Rochim
Penulis: Abdul Rochim❯
TINJAU: Ketua DPRD meninjau kesiapan personel dan peralatan kebencanaan usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, belum lama ini. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)
TINJAU: Ketua DPRD meninjau kesiapan personel dan peralatan kebencanaan usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, belum lama ini. (ANDIKA TRISNA SAPUTRA/RADAR KUDUS)

KOTA – Ketua DPRD Kudus, Masan, menyerukan agar masyarakat lebih sigap menjaga lingkungan menjelang musim hujan 2025.


Advertisement

Ajakan ini disampaikan karena potensi banjir, longsor, dan angin kencang masih tinggi di sejumlah titik Kabupaten Kudus.

Masan menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif warga.

Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan menjadi faktor penting dalam menekan risiko bencana.

Advertisement

“Kita punya pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga bisa melakukan antisipasi. Untuk banjir misalnya, perlu dilihat apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana dukungan anggarannya. Tapi gempa bumi sulit diprediksi, karena itu menjaga keseimbangan alam sangat penting,” jelasnya.

Data BNPB mencatat lebih dari 100 peristiwa bencana terjadi di Kudus sepanjang Januari–September 2025.

Masan menyebut meningkatnya kejadian tersebut berkaitan erat dengan menurunnya kualitas lingkungan di beberapa wilayah.

Advertisement

Karena itu, menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya mengandalkan langkah pemerintah.

“Kerusakan lingkungan turut memicu naiknya potensi bencana. Warga harus ikut ambil bagian, seperti membersihkan saluran air, bergotong royong, dan tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Ia mencontohkan banjir di Kecamatan Mejobo yang acap kali disebabkan sampah yang menumpuk di saluran air sehingga menghambat aliran dan memicu jebolnya tanggul.

DPRD Kudus, lanjut Masan, telah berkoordinasi dengan pemda untuk memperkuat fasilitas penanggulangan bencana.

Jika masih terdapat kekurangan alat, pihaknya siap mendorong penambahan melalui kebijakan anggaran.

“Kalau peralatan belum mencukupi, kita bisa ambil langkah. Bisa menggunakan dana tak terduga atau dukungan BPBD,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini serta kerja sama lintas instansi, mulai dari dinas teknis, TNI, Polri, hingga relawan.

Menurutnya, koordinasi yang baik dapat mempercepat penanganan bencana.

“Deteksi awal itu kuncinya. Kalau kewenangan ada di kabupaten, segera ditangani. Jika kaitannya provinsi atau pusat, kita komunikasikan sesuai kemampuan anggaran daerah,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana telah dilakukan secara terpadu bersama Forkopimda dan relawan.

Ia memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi musim hujan.

“Penanggulangan bencana dilakukan bersama. Semoga Kudus dijauhkan dari bencana,” ujarnya.

BPBD Kudus juga telah memetakan wilayah rawan bencana, mulai dari Undaan, Kaliwungu, Jati, hingga kawasan pegunungan seperti Dawe dan Gebog yang rentan longsor.

Kepala BPBD Kudus, Eko Hari Djatmiko, menyebut sedikitnya 600 personel disiagakan, termasuk 315 relawan yang bertugas 24 jam melalui call center 112.

Dari total 132 desa dan kelurahan di Kudus, 81 di antaranya telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana.

Kawasan seperti Undaan, Jekulo, dan Mejobo menjadi fokus utama mitigasi.

“Pencegahan tak bisa menunggu bencana datang, tapi harus diawali dari kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat,” kata Eko. (dik/him)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Soroti Program Infrastruktur Belum Skala Prioritas

DPRD Kudus Soroti Program Infrastruktur Belum Skala Prioritas

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris merespons usulan Fraksi Golkar untuk mengevaluasi Kepala Dinas PUPR terkait program infrastruktur yang dinilai belum berdasarkan skala prioritas.

Hari Jadi Kudus Mau Diubah? DPRD Minta Dasar Sejarah Diperkuat

Hari Jadi Kudus Mau Diubah? DPRD Minta Dasar Sejarah Diperkuat

Rencana perubahan Hari Jadi Kudus dari 23 September menjadi 23 Agustus mendapat sorotan sejarawan dan DPRD. Kajian sejarah dan aspirasi masyarakat dinilai perlu diperkuat.

DPRD Kudus Genjot Potensi Baru PAD, Fiber Optik dan Tiang Internet Jadi Sorotan

DPRD Kudus Genjot Potensi Baru PAD, Fiber Optik dan Tiang Internet Jadi Sorotan

DPRD Kudus mendorong optimalisasi PAD 2027 melalui regulasi PDRD, pengembangan potensi fiber optik dan tiang internet, dengan target PAD Rp750 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer