Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lindungi UMKM, DPRD di Kudus Bikin Perda Ini

Abdul Rochim
Penulis: Abdul Rochim❯

 

DISKUSI: Ketua Pansus 3 DPRD Kudus Budiyono memaparkan Raperda produk halal dalam Pansus 3 di Aula DPRD Kudus.
DISKUSI: Ketua Pansus 3 DPRD Kudus Budiyono memaparkan Raperda produk halal dalam Pansus 3 di Aula DPRD Kudus.

KUDUS – DPRD Kabupaten Kudus menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan konsumen muslim sekaligus mendorong daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Advertisement

Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Produk Halal, pemerintah daerah didorong hadir dalam mempercepat sertifikasi halal yang selama ini masih terkendala biaya dan sosialisasi.

Rencana regulasi ini mengemuka dalam kegiatan Public Hearing Naskah Akademik Raperda Produk Halal yang digelar DPRD Kudus melalui Pansus 3 di Aula DPRD Kudus, Kamis (11/9).

Forum tersebut menghadirkan akademisi, pelaku usaha, dan legislatif untuk berdiskusi bersama mengenai percepatan sertifikasi halal di daerah.

Advertisement

Ketua Pansus 3 DPRD Kudus, Budiyono, menegaskan produk halal menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

”Mayoritas penduduk kita adalah muslim, sehingga produk halal menjadi keniscayaan. Selain untuk menyehatkan jasmani, perda ini juga bentuk tanggung jawab negara melindungi warganya,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski kewajiban sertifikasi halal sudah diatur dalam undang-undang, pemerintah daerah tetap memiliki peran mempercepat implementasinya.

Advertisement

”Perda ini tidak hanya mengatur fasilitasi, tetapi juga menyentuh aspek pendanaan. Kendala biaya yang dialami UMKM akan kita akomodasi dalam regulasi agar mereka tetap bisa naik kelas,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan perda produk halal akan menjadi payung hukum yang memberi afirmasi kebijakan bagi UMKM.

”UMKM merupakan sektor terbesar penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan regulasi, mereka bisa semakin berdaya saing,” tegasnya.

Ketua Halal Center UIN Sunan Kudus, Muhaiman, menyoroti lambannya percepatan sertifikasi halal sejak regulasi nasional terbit pada 2014.

Menurutnya, masih banyak UMKM, khususnya kuliner, yang belum mengantongi sertifikat halal.

”Padahal, toko modern dan pasar besar kini sudah mensyaratkan produk yang masuk harus bersertifikat halal,” ungkapnya.

Ia pun mengusulkan adanya koordinasi lintas lembaga dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Halal.

”Satgas ini akan berfungsi sejak tahap sosialisasi, pendampingan, hingga pengawasan konsistensi produk halal. Lembaga pendamping halal seperti kampus, MUI, hingga BPJPH bisa bergerak bersama secara sistematis,” jelas Muhaiman. (dik/him)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kudus Soroti Program Infrastruktur Belum Skala Prioritas

DPRD Kudus Soroti Program Infrastruktur Belum Skala Prioritas

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris merespons usulan Fraksi Golkar untuk mengevaluasi Kepala Dinas PUPR terkait program infrastruktur yang dinilai belum berdasarkan skala prioritas.

Hari Jadi Kudus Mau Diubah? DPRD Minta Dasar Sejarah Diperkuat

Hari Jadi Kudus Mau Diubah? DPRD Minta Dasar Sejarah Diperkuat

Rencana perubahan Hari Jadi Kudus dari 23 September menjadi 23 Agustus mendapat sorotan sejarawan dan DPRD. Kajian sejarah dan aspirasi masyarakat dinilai perlu diperkuat.

DPRD Kudus Genjot Potensi Baru PAD, Fiber Optik dan Tiang Internet Jadi Sorotan

DPRD Kudus Genjot Potensi Baru PAD, Fiber Optik dan Tiang Internet Jadi Sorotan

DPRD Kudus mendorong optimalisasi PAD 2027 melalui regulasi PDRD, pengembangan potensi fiber optik dan tiang internet, dengan target PAD Rp750 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer