
KUDUS – Sejumlah perwakilan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT) menggelar audiensi dengan Bupati Kudus, Selasa (29/7).
Mereka meminta solusi konkret dari pemerintah daerah atas kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diberlakukan penuh pada 2026.
Para sopir menilai, regulasi ini berpotensi merugikan mereka jika tidak diimbangi dengan penyesuaian ongkos jalan yang layak.
Ketua GSJT, Anggid Putra Ishwandaru, menyatakan bahwa kebijakan Zero ODOL memberatkan para sopir.
Menurutnya, meskipun tujuannya baik, kebijakan ini bisa berdampak negatif jika tidak disertai regulasi turunan yang melindungi pendapatan sopir.
”Kami minta agar penyesuaian muatan dan dimensi truk dibarengi dengan penetapan ongkos bawah yang layak. Jangan sampai kami patuh aturan, tapi malah rugi karena ongkos tidak sesuai,” tegas Anggid usai audiensi.
Selain soal ongkos, pihaknya juga meminta agar truk yang baru mutasi ke Kudus dapat langsung melakukan Uji KIR tanpa menunggu proses administrasi berbulan-bulan.
Hal ini penting agar armada bisa segera beroperasi tanpa terkendala regulasi tambahan.
”Truk dari luar pulau bisa sampai dua-tiga bulan baru bisa uji KIR. Kami minta ada normalisasi sementara agar bisa langsung digunakan,” imbuhnya.
Menurut data GSJT, sekitar 90 persen armada truk di Kudus masih dalam kategori ODOL.
Dengan kondisi tersebut, Anggid berharap pemerintah daerah bersedia turun tangan dan memberi solusi bersama agar sopir tidak kehilangan mata pencaharian.
Menanggapi hal ini, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan bahwa pihaknya akan mencari jalan tengah.
Ia memastikan, pemerintah pusat memang menunda pemberlakuan penuh Zero ODOL hingga akhir 2026. Namun, persiapan sejak dini tetap diperlukan.
”Untuk truk yang baru mutasi ke Kudus akan diberikan stempel khusus agar bisa mengikuti Uji KIR,” ujar Sam’ani.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan sosialisasi kepada para sopir.
Tujuannya agar mereka memahami ketentuan ukuran truk sesuai standar masing-masing merek.
”Panjang, lebar, tinggi semuanya harus sesuai. Nanti akan disampaikan secara teknis oleh Dishub,” katanya. (dik/him)




