GROBOGAN — Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngaji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, mengajak masyarakat menolak politik uang menjelang pemungutan suara pada 10 Desember 2026.
Warga juga diminta melaporkan dugaan pelanggaran agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Panitia Pilkades Ngaji, Joko Mulyanto, mengatakan pencegahan politik uang dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak memberi maupun menerima uang untuk memengaruhi pilihan dalam pemilihan kepala desa.
Jika menemukan dugaan praktik tersebut, warga diminta melapor kepada panitia pengawas.
Sebab, panitia pemilihan desa tidak memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan aspek hukum.
"Kalau ada temuan politik uang, kami sarankan untuk dilaporkan kepada panitia pengawas. Untuk penanganan yang berkaitan dengan hukum, itu menjadi kewenangan pihak pengawas dari Kecamatan," ujarnya.
Selain pengawasan, panitia juga tengah mematangkan pendataan pemilih.
Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), terdapat 8.065 pemilih di Desa Ngaji, terdiri atas 4.053 laki-laki dan 4.012 perempuan.
Para pemilih tersebut tersebar di lima tempat pemungutan suara (TPS), delapan rukun warga (RW), dan 72 rukun tetangga (RT).
Data pemilih disusun berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari pemerintah kabupaten.
Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) kemudian melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah warga.
Langkah ini untuk memastikan data warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun pemilih baru sesuai kondisi sebenarnya.
Pengumuman DPS berlangsung pada 22–26 Oktober 2026. Warga diminta memeriksa nama dan data kependudukan agar kesalahan dapat segera diperbaiki.
Tahapan berikutnya meliputi perbaikan DPS pada 27 Oktober, pencatatan daftar pemilih tambahan pada 28–30 Oktober, serta pengumuman daftar pemilih tambahan pada 2–4 November 2026.
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dijadwalkan pada 5 November dan diumumkan kepada masyarakat pada 6–10 November 2026.
Panitia berharap seluruh warga yang memenuhi syarat dapat masuk dalam DPT.
Partisipasi masyarakat dalam memeriksa data pemilih dan melaporkan dugaan pelanggaran diharapkan membantu menjaga Pilkades Ngaji tetap tertib dan transparan. (*)
