PENGISIAN: Mobil dengan plat merah mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU Mlangsen Blora. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR PATI)
" width="100%">
BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamina Dex.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, efisiensi dilakukan dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Sebagai gantinya, rapat atau koordinasi akan lebih banyak dilaksanakan secara daring melalui aplikasi konferensi video.
"Kalau untuk perjalanan dinas yang tidak penting, diupayakan melalui Zoom online saja," ujarnya.
Selain itu, perjalanan dinas yang tetap harus dilakukan akan diatur menggunakan sistem rombongan agar beberapa pejabat dapat berangkat bersama dalam satu kendaraan dinas.
Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah.
"Kalau bisa rombongan dengan satu mobil tanpa banyak kendaraan, tentu lebih hemat. Intinya perjalanan yang benar-benar penting saja," katanya.
Pemkab Blora juga mengajak aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang tinggal di kawasan perkotaan, untuk mulai menggunakan sepeda saat berangkat bekerja sebagai bagian dari gerakan penghematan energi.
"Untuk ASN yang rumahnya di wilayah kota, kami minta ikut kebijakan penghematan dengan menggunakan sepeda ke kantor," tambah Arief.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengaku kendaraan dinas di instansinya kini hanya digunakan untuk perjalanan dinas jarak jauh.
Untuk kegiatan rapat atau koordinasi yang lokasinya dekat, ia lebih memilih menggunakan sepeda motor, sepeda, bahkan berjalan kaki menuju lokasi.
"Kalau rapat di Setda yang jaraknya dekat kadang jalan kaki. Mobil dinas sekarang hanya dipanaskan sopir, kecuali kendaraan pelayanan seperti untuk mengantar ODGJ yang memang harus tetap beroperasi," tuturnya.
Pemkab berharap berbagai langkah efisiensi tersebut dapat mengurangi pengeluaran operasional kendaraan dinas tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (ari)
