REMBANG – Kabupaten Rembang resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sebanyak 712 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah dan pelaku usaha di seluruh wilayah kabupaten.
Di balik pelaksanaannya, muncul beragam cerita unik dari para petugas lapangan, mulai dari ditolak responden hingga dikira sebagai debt collector.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang Jubaedi mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali.
Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali dilakukan.
Baca Juga: INNALILAHI! Karyawan Pabrik Sepatu di Rembang Tewas usai Tertimpa Pohon Randu Lapuk
Menurutnya, sensus ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Pelaksanaan sensus didukung 712 petugas yang saat ini sedang melakukan pendataan door to door, termasuk ke perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Rembang,” ujarnya saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, kemarin (23/6).
Ia menjelaskan, tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026. Pada tahap awal, BPS mengirimkan tautan pengisian mandiri kepada perusahaan-perusahaan besar.
Selanjutnya, pertengahan Juni dilakukan pendataan lapangan secara langsung oleh petugas.
Petugas mendatangi setiap bangunan, baik yang digunakan untuk usaha maupun nonusaha, termasuk bangunan kosong.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi dan potensi usaha baru yang berkembang di masyarakat.
“Harapannya semua jenis usaha dapat terdata secara lengkap sehingga memberikan gambaran ekonomi yang lebih akurat,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, petugas menghadapi berbagai tantangan. Selain kondisi geografis di sejumlah wilayah, tidak sedikit masyarakat yang masih ragu menerima petugas.
Bahkan, ada yang menutup pintu rumah karena mengira petugas sensus merupakan penagih utang.
“Di minggu pertama banyak pengalaman yang disampaikan petugas. Ada yang ditolak, ada yang harus memberi penjelasan panjang karena dianggap debt collector,” ujarnya.
Meski demikian, Jubaedi menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik dan penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun bantuan sosial.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah maupun besar, untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang benar dan jujur,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno melalui Asisten I Sekda Rembang Teguh Gunawarman meminta masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi.
Ia menegaskan petugas resmi BPS dilengkapi surat tugas, kartu identitas, barcode, rompi khusus, hingga atribut resmi lainnya.
“Masyarakat tidak perlu memiliki persepsi negatif. Kalau ada petugas datang, silakan diterima dan dilayani karena mereka hanya melakukan pendataan,” katanya.
Teguh mengungkapkan, pengalaman serupa pernah dialami anaknya yang menjadi mitra BPS.
Saat melakukan pendataan, beberapa warga sempat menolak dan menutup pintu karena mengira petugas adalah debt collector.
“Padahal tugasnya hanya mendata. Tidak ada kaitannya dengan pajak, perizinan, maupun urusan hukum lainnya,” ujarnya.
Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Rembang. (noe)
Editor : Abdul Rochim