REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi Sekolah Rakyat (SR) di Museum RA Kartini, kemarin (11/2).
Kegiatan ini menjadi langkah awal persiapan pembukaan siswa baru SR pada tahun ajaran mendatang.
Acara sosialisasi ini dihadiri seluruh camat, kepala desa dan lurah. Selain itu juga kepala sekolah mulai jenjang TK hingga SMA. Total tamu yang hadir 400 orang.
Plt Kepala Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsosppkb) Rembang, Prapto Raharjo, menjelaskan sosialisasi tahap kedua ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep, visi, dan misi Sekolah Rakyat (SR).
Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program.
”Program ini menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem dan anak putus sekolah. Harapannya akses pendidikan bagi kelompok rentan semakin terbuka,” jelasnya.
Sosialisasi menghadirkan narasumber secara daring, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Bupati Rembang pada 2020.
Anggota Komisi V DPR RI, Harmusa Oktaviani, menegaskan bahwa SR merupakan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Sistem yang diterapkan adalah boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Jangan dianggap karena gratis lalu fasilitasnya biasa saja. Kami dari mitra PU akan mendukung pembangunan agar sarana dan prasarananya tidak kalah dengan sekolah lain,” ujarnya.
Bupati Rembang, Harno, menyampaikan SR merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Kabupaten Rembang termasuk daerah yang langsung mendapatkan paket pembangunan gedung dan asrama.
Kuota untuk Rembang sebanyak 150 siswa, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seleksi diperuntukkan bagi anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Rencananya dibuka tahun ajaran baru ini. Minimal anak-anak bisa lulus SMA, bahkan yang berprestasi bisa melanjutkan hingga sarjana,” harap Harno.
Kepala Dinsos Provinsi Jateng, Imam Maskur, menyebut Rembang termasuk daerah yang beruntung karena langsung memperoleh pembangunan fisik SR meski belum memiliki sekolah rintisan.
Berbeda dengan Blora dan Pati yang sudah memiliki siswa, tetapi masih meminjam gedung sekolah lain.
Pendaftaran siswa baru direncanakan mulai Juni 2026. Target jangka panjangnya, satu Sekolah Rakyat dapat menampung hingga 1.000 siswa.
Seluruh kebutuhan siswa akan difasilitasi melalui APBN, mulai dari tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari dan dua kali snack, pakaian, buku, laptop, hingga smartphone.
Fasilitas olahraga dan kesenian juga disediakan agar siswa nyaman dan betah belajar.
“Harapannya setelah lulus, anak-anak ini bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya dan tidak lagi mewariskan kemiskinan,” tegas Imam.
Secara keseluruhan, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Tengah saat ini telah mencapai 1.275 siswa.
Rombongan belajar terbanyak berada di jenjang SMA, sementara untuk SD baru sekitar 11 rombel atau sekitar 300 siswa.
Dengan sosialisasi ini, Pemkab Rembang berharap para camat dan kepala desa dapat segera menyampaikan informasi kepada masyarakat agar calon siswa yang memenuhi kriteria dapat mempersiapkan diri mengikuti seleksi. (noe/him)
Editor : Abdul Rochim