REMBANG — Bau menyengat yang terus menghantui aktivitas warga Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, akhirnya memicu aksi besar pada Kamis (27/11).
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Pantai mendatangi halaman DPRD Rembang dan Kantor Bupati untuk menuntut penanganan tegas terhadap pencemaran limbah cair maupun udara dari pabrik-pabrik pengolahan hasil laut di wilayah pesisir tersebut.
Dalam aksi itu, warga membawa sejumlah spanduk bernada protes keras seperti “Nafas Kami Sesak”, “Nelayan Berkubang Limbah”, “Racun di Meja Makan”, hingga tulisan satir “Rembang Bau Bangkai Ganggu Kemesraan dengan Istriku”.
Pesan warga jelas: kondisi udara dan laut sudah tidak layak, dan mereka menolak hidup dalam polusi yang terus-menerus.
Hermin, salah satu peserta aksi, mengungkapkan bahwa penderitaan warga sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Bau limbahnya bukan cuma mengganggu, tapi membuat kulit gatal, sesak napas, air sumur berubah, pasir pantai hitam.
Anak sekolah, masjid, warga sekitar ikut kena dampaknya. Nelayan kecil paling terpukul karena tidak bisa lagi mencari ikan atau kerang seperti dulu,” katanya.
Warga menyebut, berbagai audiensi yang pernah dilakukan tidak membuahkan perubahan. Perusahaan dianggap hanya memberi janji tanpa realisasi, sementara IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tidak kunjung diperbaiki, membuat pembuangan limbah tetap berjalan tanpa standar pengolahan yang memadai.
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, turun langsung menemui massa dan berkomitmen memfasilitasi penyelesaian masalah melalui rapat lanjutan dan pengawasan ketat.
Sementara itu, Bupati Rembang Abdul Hafidz (Harno) menandatangani komitmen tertulis bersama warga. Isi komitmen itu mencakup tiga poin besar:
a. Penegakan hukum & sanksi administrasi bagi perusahaan pelanggar
b. Pemulihan lingkungan di kawasan terdampak
c. Kewajiban perusahaan memperbaiki sistem pengolahan limbah
Harno mengakui masalah ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan belum terselesaikan karena perusahaan tidak mengolah limbah sesuai aturan.
“Warga hanya meminta satu hal: olah limbah dengan benar. Kalau itu dilakukan, selesai semua persoalannya,” ujarnya.
Pemkab Rembang bahkan telah mengirim surat resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 14 November 2025 untuk meminta dukungan penuh dalam penindakan.
Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi, menyampaikan bahwa saat ini ada progres dari tiga pabrik yang menjadi sorotan.
Ketiganya tengah melengkapi legalitas dan memperbaiki instalasi pengolahan limbah.
Untuk PT Indoseafood, perusahaan telah membuat surat pernyataan untuk menuntaskan seluruh masalah pencemaran limbah serta emisi paling lambat Februari 2026.
Jika komitmen itu tidak dipenuhi, perusahaan terancam ditutup atau mendapat tindakan tegas dari KLHK.
“Karena PT Indoseafood pernah kena sanksi administrasi, kewenangan penindakan sekarang ada di KLHK. Kami tidak bisa memberi sanksi ganda,” tegas Ika.
Warga Banyudono berharap komitmen ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan.
Mereka menuntut udara bersih, laut tanpa polusi, dan kehidupan layak bagi para nelayan yang kini kehilangan sumber penghidupan. (ade)
Editor : Alfian Dani