RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati skema baru penataan tenaga pendidik nasional.
Melalui kebijakan ini, para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan jalur khusus untuk mengalihstatuskan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah strategis tersebut diambil untuk memutus rantai sengkarut tata kelola guru daerah serta menjamin kesejahteraan pendidik yang selama ini terkendala keterbatasan fiskal daerah.
Baca Juga: Guru PPPK Jadi PNS, Ini Besaran Gaji dan Tunjangan Yang Akan Didapat
Rencana eksekusi pengalihan status ini ditargetkan mulai bergulir pada awal tahun 2027. Guna menopang masa transisi tersebut, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 telah mengalokasikan dana fantastis mencapai Rp31 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk menarik beban gaji dan tunjangan guru dari APBD daerah ke pemerintah pusat.
Skema Bertahap dan Penarikan Status ke Pusat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa mekanisme peralihan status dari PPPK ke PNS tidak berlangsung secara otomatis. Para guru tetap diwajibkan melewati mekanisme seleksi resmi CPNS yang berbasis akuntabilitas.
"Akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan pendaftarannya dibuka pada awal 2027," ujar Rini usai rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyusunan skema dilakukan secara cermat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Kementerian Agama. Penataan ini mencakup inventarisasi kebutuhan guru, mata pelajaran, hingga daya tampung anggaran negara.
Pemerintah menetapkan peta jalan bertahap dalam penataan kepegawaian ini:
Baca Juga: Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu 2027, Segini Gajinya
Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu: Sebanyak 200 ribu guru PPPK Paruh Waktu akan ditingkatkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu terlebih dahulu.
Seleksi Jalur Khusus PNS: Guru yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu berhak mengikuti seleksi CPNS 2027.
Pengalihan Kedudukan Hukum: Seluruh status kepegawaian guru yang lolos seleksi akan ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat demi mengeliminasi ketimpangan anggaran antardaerah.
Pengembangan Formasi Baru: Pemenuhan proyeksi guru nasional 2026 juga diarahkan untuk menopang program strategis pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Persyaratan Administrasi dan Kriteria Pendaftaran
Meski jalurnya diprioritaskan, pelamar tetap wajib memenuhi sejumlah kriteria administrasi serta kualifikasi yang diatur dalam regulasi pengadaan ASN:
Status Prioritas: Diprioritaskan bagi guru yang sudah berstatus PPPK Penuh Waktu. Bagi guru eks-PPPK Paruh Waktu, wajib menyelesaikan tahap konversi status menjadi Penuh Waktu terlebih dahulu.
Batas Usia Pelamar: Maksimal berusia 35 tahun pada saat mendaftar, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan ASN.
Izin Resmi Instansi: Wajib mengantongi Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi atau tempat bertugas saat ini.
Kelulusan Tahapan Seleksi: Wajib lulus seluruh tahapan ujian, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Dukungan Anggaran dan Solusi Defisit Pendidik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi readiness alokasi fiskal dalam mendukung migrasi status kepegawaian besar-besaran ini.
"PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan dalam RAPBN 2027," tegas Purbaya.
Dukungan anggaran ini disambut positif oleh pengamat dan organisasi profesi. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai kebijakan ini merupakan solusi konkret untuk mengurai krisis guru nasional.
Data P2G mencatat Indonesia mengalami defisit hingga 464 ribu guru PNS di sekolah negeri hingga pertengahan 2026. Moratorium seleksi guru PNS selama tujuh tahun terakhir menyebabkan lebih dari 250 ribu ruang kelas beroperasi tanpa guru berstatus tetap.
"Saat ini struktur pendidik kita sangat terkotak-kotak: 857 ribu PNS, 900 ribu PPPK Penuh Waktu, 200 ribu PPPK Paruh Waktu, dan 170 ribu honorer. Bahkan ada guru honorer yang hanya diupah Rp50 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Profesi guru idealnya memang berstatus PNS tanpa kasta agar jaminan kesejahteraan dan masa depannya pasti," ungkap Satriwan.
Dengan ditariknya tata kelola guru ke pemerintah pusat mulai 2027, pemerintah tidak hanya berupaya memulihkan kesejahteraan pendidik, tetapi juga mempermudah redistribusi guru secara adil ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis tenaga pengajar di seluruh pelosok Nusantara. (*)
Editor : Support