JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan "safari kilat" ke Jakarta pada Rabu (22/10/2025),
bukan untuk liburan, melainkan untuk membuktikan bahwa pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana mengendap Pemprov Jabar sebesar Rp4,17 triliun adalah salah besar.
Aksi tak terduga ini dilakukan KDM setelah pernyataan Purbaya menuai polemik dan memicu kehebohan publik.
Blusukan ke Kemendagri dan Bank Indonesia
Demi membuktikan kebenarannya, KDM langsung bergerak cepat mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI).
Di Kemendagri, Dedi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan langsung mencocokkan data.
Hasilnya, data Pemprov Jabar dan Kemendagri ternyata selaras, menunjukkan tidak ada dana mengendap sebesar yang dituduhkan.
Tak berhenti di situ, Dedi melanjutkan 'blusukan' ke Bank Indonesia untuk mengecek langsung laporan perbankan, tempat Purbaya mengklaim datanya berasal.
Setelah melakukan pengecekan, Dedi memastikan bahwa dana milik Pemprov Jabar yang ada di perbankan, khususnya di Bank BJB, bukanlah Rp4,17 triliun, melainkan sekitar Rp2,6 triliun, dan itupun berstatus kas daerah, bukan dana yang diendapkan.
Dedi Mulyadi: "Itu Data Salah Besar!"
Dengan bukti konkret di tangan, Dedi Mulyadi tidak ragu untuk membantah keras tudingan Purbaya.
"Data itu salah besar! Dana yang ada bukan Rp4,17 triliun. Lagipula, dana tersebut adalah kas daerah untuk kebutuhan operasional sehari-hari, bukan dana yang didiamkan," tegas Dedi,
yang juga menyebut menyimpan uang di giro lebih menguntungkan karena dapat segera dicairkan untuk kebutuhan mendesak.
Silang pendapat antara Purbaya dan Dedi Mulyadi ini menjadi sorotan tajam.
Publik kini menunggu tanggapan balik dari Purbaya setelah KDM membongkar fakta di lapangan.
Kejadian ini menambah daftar panjang polemik yang kerap terjadi di kalangan pejabat pusat dan daerah, terutama saat membahas pengelolaan anggaran.
Editor : Alfian Dani