JAKARTA, RADARPATI.ID – Mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), ke posisi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah dibatalkan hanya sehari setelah diumumkan.
Keputusan tersebut menuai kontroversi dan spekulasi, dengan berbagai pihak mempertanyakan apakah ada unsur politisasi di balik pembatalan ini.
Pada 29 April 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang memuat mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo.
Dalam keputusan tersebut, Kunto, yang baru menjabat Pangkogabwilhan I selama empat bulan, dipindahkan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD.
Posisinya digantikan oleh Laksamana Muda Hersan, yang sebelumnya menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Namun, hanya sehari setelah pengumuman tersebut, Panglima TNI meralat keputusan mutasi itu. Pada 30 April 2025, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 mengatur pembatalan mutasi terhadap Kunto dan enam perwira tinggi lainnya.
Keputusan ini menyatakan bahwa tugas tertentu belum diselesaikan oleh Kunto, sehingga ia tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Pembatalan mutasi ini menimbulkan berbagai spekulasi, terutama terkait dengan dugaan politisasi.
Kunto Arief Wibowo adalah anak dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Indonesia, yang belakangan ini menjadi perhatian publik setelah ikut menandatangani petisi yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik, Karel Susetyo, menilai bahwa mutasi ini memiliki aroma politis.
"Mutasi Kunto bertepatan dengan berkembangnya isu politik yang melibatkan ayahnya, Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Ini wajar membuat publik menduga ada kaitannya," kata Karel dalam keterangannya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah adanya unsur politisasi dalam keputusan tersebut.
Menurutnya, pembatalan mutasi ini murni berkaitan dengan kebutuhan operasional dan tugas yang belum diselesaikan oleh perwira yang bersangkutan.
"Tidak ada keterkaitan dengan unsur politik atau faktor eksternal lainnya. Ini semata-mata terkait dengan pembinaan organisasi TNI," ujar Kristomei.
Letjen Kunto Arief Wibowo adalah perwira tinggi TNI yang telah meniti karier panjang di berbagai jabatan strategis.
Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Korem, Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklatad TNI AD, serta Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad.
Pada akhir tahun 2024, Kunto diangkat menjadi Pangkogabwilhan I.
Selain karier militernya yang gemilang, Kunto juga dikenal sebagai putra dari Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang memiliki pengaruh besar dalam dunia militer dan politik Indonesia.
Meskipun demikian, pembatalan mutasi ini tetap memicu perdebatan terkait dengan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik.
Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang menganggap pembatalan mutasi ini semakin menambah ketidakpastian tentang hubungan antara TNI dan politisi, terutama terkait dengan isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Khairul Fahmi, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengungkapkan bahwa publik berhak mempersepsikan adanya dimensi politik dalam kasus ini, mengingat waktu pembatalannya yang bertepatan dengan berkembangnya isu tersebut.
Walau TNI menegaskan bahwa keputusan ini tidak berkaitan dengan faktor politik, kontroversi ini tetap menjadi sorotan publik. (amr)
Editor : Syaiful Amri