PATI – Universitas Harvard pada Mei lalu merilis hasil penelitiannya yang menyebut Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia.
Penilaian ini didasarkan pada tingkat kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakatnya. Fakta tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam forum budaya Suluk Maleman edisi ke-162, yang digelar pada Sabtu malam (21/6).
Budayawan sekaligus penggagas Suluk Maleman, Anis Sholeh Ba’asyin, menilai temuan tersebut menarik karena muncul di saat yang hampir bersamaan dengan laporan Bank Dunia mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Menurut data Bank Dunia, sebanyak 194,4 juta warga atau sekitar 68,2 persen dari total populasi Indonesia dikategorikan miskin. Memang metodenya berbeda dengan yang digunakan BPS, tapi tetap saja angka ini menunjukkan ironi di balik predikat ‘paling bahagia’ tadi,” jelas Anis.
Namun, menurutnya, ada dua berkah besar yang dimiliki bangsa Indonesia: sumber daya alam yang melimpah serta jaring sosial dan ikatan keagamaan yang kuat di tengah masyarakat.
“Banyak orang Indonesia yang meski penghasilannya rendah, tetap bisa tertawa, berkumpul, dan merasa bahagia. Meski upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil dalam sebulan—bahkan jika suami-istri bekerja—mereka masih bisa ‘ngopi’ dan tertawa bersama,” paparnya.
Anis juga menyoroti budaya guyub rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan.
Ia mencontohkan kehidupan di desa di mana tetangga dengan mudah berbagi kebutuhan sehari-hari, seperti bumbu dapur, tanpa merasa terbebani. Budaya semacam ini, katanya, sulit ditemukan di negara lain.
Sebaliknya, di negara maju seperti Jepang, meski pendapatan per kapita tinggi, tingkat stres warganya pun tinggi.
“Orang Jepang berangkat pagi, pulang malam. Mereka melampiaskan kelelahan dan kegelisahan di jalan atau karaoke. Itu karena ruang untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan semakin sempit,” katanya.
Menurut Anis, konsep kebahagiaan di Indonesia tidak identik dengan ukuran material seperti di negara kapitalis, yang mengukur bahagia berdasarkan kepemilikan harta benda.
“Dalam sistem kapitalisme, kebahagiaan cenderung bersifat kuantitatif. Padahal manusia juga punya ruang ruhani yang tak bisa diisi dengan materi semata.”
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan kekayaan tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan kebahagiaan.
“Saat seseorang memiliki motor pertama, dia senang. Tapi motor kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak menambah kebahagiaannya secara signifikan.”
Karena itu, menurut Anis, masyarakat Indonesia patut bersyukur karena masih memandang kebahagiaan secara kualitatif, bukan semata-mata karena kekayaan.
“Kita bisa bahagia bahkan saat masih miskin secara materi,” tegasnya.
Lebih jauh, Anis menyebut guyub rukun sebagai kekayaan tak ternilai yang harus dijaga, bukan justru dirusak oleh konflik dan perpecahan.
Ia menyesalkan adanya narasi yang sengaja diciptakan untuk memecah belah bangsa, yang menurutnya merupakan warisan politik adu domba dari masa kolonial.
“Belanda dulu sadar bahwa masyarakat Indonesia sangat rekat. Maka mereka menciptakan berbagai narasi untuk membenturkan—antara orang Jawa dan Sunda, antara Islam dan budaya Jawa, dan sebagainya,” jelasnya.
Anis bahkan mengkritisi munculnya Babad Kediri, yang sering dianggap merepresentasikan konflik antara Islam dan Jawa.
Menurutnya, naskah itu baru muncul setelah Perang Diponegoro, di pertengahan abad ke-19, sebagai bagian dari strategi kolonial.
Ia mengingatkan bahwa jauh sebelum kolonialisme, bangsa Indonesia telah memiliki kohesi sosial dan semangat kolektif yang kuat.
Seperti ketika Kerajaan Kalinyamat mengirim pasukan ke Malaka untuk membantu Kesultanan Johor dan Aceh melawan Portugis. Begitu juga Kesultanan Demak di bawah Pati Unus.
“Sebelum istilah nasionalisme modern lahir, bangsa kita sudah memiliki solidaritas berbasis agama. Perang Diponegoro, meski dikenal sebagai ‘perang Jawa’, banyak daerah lain yang terlibat. Ini menunjukkan adanya persatuan yang bersumber dari nilai-nilai Islam,” paparnya.
Untuk itu, Anis mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bisa memecah belah.
“Kita ini bangsa yang beragama dan paling berbahagia. Tapi bisa carut marut kalau kita mudah diadu domba,” tegasnya.
Terakhir, ia juga mengajak agar Indonesia tidak selalu menjadikan peradaban Barat sebagai tolok ukur.
Ia menilai peradaban Indonesia dibangun atas dasar kearifan dan kekayaan lokal yang tak bisa ditemui di dunia Barat.
“Orang modern mungkin melihat warga Papua sebagai tertinggal. Tapi pertanyaannya, apakah orang Amerika bisa hidup di Papua? Jangan paksa ikan hidup di udara atau burung tinggal di air. Masing-masing punya kearifan dan habitatnya sendiri,” tutupnya. (aua)
Editor : Achmad Ulil Albab