JEPARA, RADARPATI.ID – Pertamina saat ini berencana untuk melakukan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite bagi kendaraan roda 4.
Meski begitu, sejauh ini rencana tersebut masih belum serentak diterapkan di Jawa Tengah, khsususnya di Jepara dan sekitarnya.
Pihak Pertamina berdalih, sejauh ini di wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta masih fokus dalam pendataan.
Diketahui, dalam pembelian BBM jenis pertalite, pengendara roda 4 rencananya wajib menunjukkan QR code yang terlah terdaftar di aplikasi milik Pertamina.
Meski belum resmi diterapkan, sejauh ini sejumlah SPBU di Jepara telah menerapkan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite bagi pengendera roda 4.
Itu diungkapkan salah satu pengendara pengguna pertalite Sandy, 40. Di beberapa SPBU yang ditemuinya masih memperkenankan membeli BBM tanpa QR code. Hanya saja, pembeliannya dibatasi.
”Beberapa SPBU di Jepara beda-beda menerapkan kebijakan pembatasannya. Ada yang dibatasi Rp 100 ribu, Rp 150 ribu, adapula yang Rp 200 ribu. Namun adapula yang sudah memberlakukan pembelian pertalite wajib pakai QR code,” paparnya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho menjelaskan, saat ini adalah tahap perluasan pendataan QR code.
”Saat ini tahap perluasan pendataan QR code pertalite yang senantiasa dimonitor dan dikaji bersama perluasan pendataan tersebut dengan tim manajemen PT Pertamina Patra Niaga di Pusat dan Region,” jelas Brasto kemarin.
di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), pendataan tersebut telah dimulai sejak Senin (22/7) lalu.
Hasilnya, sejauh ini pengguna bahan bakar jenis pertalite yang sudah mendaftar QR code sebanyak 916 ribu untuk Jateng dan 109 ribu untuk DIJ.
Brasto menambahkam langkah pendataan pengguna pertalite ini diambil sebagai upaya untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.
Mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.
Dengan pendataan tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM untuk selanjutnya dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. (rom/war)
Editor : Alfian Dani