BLORA – Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Blora masih terus berlangsung.
Namun, tahapan pemberian ganti untung kepada warga terdampak mengalami kemunduran dan kini ditargetkan baru bisa dimulai paling cepat pada 2027.
Sebelumnya, pembayaran ganti untung ditargetkan dapat terealisasi pada akhir 2025.
Namun hingga pertengahan 2026, target tersebut belum tercapai karena proses pengadaan tanah masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Baca Juga: Griya Keramik di Balong Blora Jadi Wisata Edukasi Bagi Pelajar
Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (ATR/BPN), Elvyn Bina Eka Kusuma, mengatakan dengan perkembangan saat ini proses pemberian ganti untung diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027.
"Insyaallah, mudah-mudahan paling cepat dengan kondisi yang ada, sekitar 2027 kita sudah bisa mulai ganti untungnya," ujarnya.
Menurut Elvyn, mundurnya target disebabkan tahapan pengadaan tanah belum berjalan sesuai rencana.
Salah satu penyebabnya adalah proses verifikasi data kepemilikan lahan yang membutuhkan waktu cukup lama.
Petugas harus mencocokkan dokumen kepemilikan tanah, mulai dari letter C hingga sertifikat, agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Selain itu, proses pengukuran bidang tanah juga masih berlangsung sehingga memerlukan ketelitian tinggi.
"Alas hak harus dicek satu per satu, baik letter C maupun sertifikatnya. Pengukuran juga masih berjalan. Tidak mudah karena kami khawatir jangan sampai ada yang keliru," jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pengadaan tanah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun nonteknis.
"Ya memang kesulitannya kami anggap masih kesulitan teknis dan nonteknis," katanya.
Pembangunan Bendungan Gerak Karangnongko merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan layanan sumber daya air di wilayah Blora dan sekitarnya.
Proyek tersebut akan berdampak pada 538 kepala keluarga (KK) di lima desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nglebak, Nginggil, dan Megeri.
Pemerintah memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah dilakukan secara cermat agar proses pemberian ganti untung berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (ari)