Eks Dirut PT IPA Sebut PPK Tentukan Fee Proyek Kereta, Nama "Dewo" Muncul dalam Daftar Komitmen
SEMARANG – Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali mengungkap dugaan praktik pembagian fee proyek.
Mantan Direktur Utama PT Istana Putra Agung (IPA), Dion Renato Sugiarto, menyebut besaran fee hingga pembagian jatah ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bernard Hasibuan.
Keterangan itu disampaikan Dion saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Sudewo, mantan anggota DPR RI sekaligus Bupati Pati nonaktif, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Ketua Kadin Solo Akui Serahkan Rp 125 Juta Lewat Orang Kepercayaan Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Dion, yang telah berstatus terpidana dalam perkara tersebut, mengungkapkan bahwa proyek JGSS 4 dan JGSS 6 yang dikerjakan perusahaannya telah dibebani komitmen pembayaran fee sejak awal.
Menurutnya, khusus proyek JGSS 6, Bernard Hasibuan meminta fee sebesar 20 persen dan menegaskan angka tersebut tidak bisa ditawar.
"Ada daftar komitmen fee dari Bernard. Salah satunya ada nama Dewo sebesar 0,5 persen. Pak Bernard meminta saya memenuhi itu," ujar Dion di hadapan majelis hakim.
Meski demikian, Dion menegaskan dirinya tidak pernah memastikan langsung kepada Sudewo apakah permintaan fee tersebut benar-benar untuk yang bersangkutan.
"Permintaan Dewo 0,5 persen itu dari Bernard. Terus terang saya tidak pernah mengecek langsung apakah Pak Sudewo berkepentingan dalam uang itu," katanya.
Mendengar keterangan tersebut, Sudewo langsung meminta penegasan kepada saksi terkait aliran dana yang dimaksud.
"Pak Dion, itu kan tulisan Dewo dkk. Tahunya yang menerima uang itu sampai Pak Bernard saja, kan?" tanya Sudewo di ruang sidang.
