Kurang Rp 9 M, Anggaran Jaminan Kesehatan Ditutup APBD-Perubahan

Target tersebut sudah nyaris terpenuhi.
Butuh anggaran sekitar Rp 9 miliar - Rp 10 Miliar lagi agar rencana tersebut terealisasi.
Saat ini sudah sekitar 98 persen warga Rembang yang ikut dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah Kabupaten Rembang (Pemkab) Rembang juga telah menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 2025 untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Saat ini, Rembang telah memenuhi hampir seluruh persyaratan untuk memastikan setiap warga, terutama masyarakat kurang mampu, dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan dengan lebih cepat dan mudah.
Bupati Rembang Harno menyampaikan, pihaknya memang memprioritaskan masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan JKN di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dengan program ini, ia berharap masyarakat Rembang tidak lagi memikirkan biaya untuk keseharan.
Sehingga, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kepesertaan hingga 100 persen.
"Prioritas saya adalah BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Jadi masyarakat Rembang agar tidak kesulitan bayar mikir kesehatannya, maka Pemda akan berusaha menyelesaikan 100 persen untuk kesehatan masyarakat. Saat ini posisi masih 98 persen," jelasnya.
Untuk memenuhi kekurangan dua persen itu, kata Harno, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 9 miliar sampai dengan Rp 10 miliar.
Saat ini, anggaran sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Diperkirakan akan selesai dalam dua bulan mendatang.
"Butuh sekitar Rp 9-10 miliar. Ini masih pembahasan dari DPRD dalam rangka perubahan nanti, mungkin dua bulan selesai pembahasannya," imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang beberapa waktu lalu, anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dalam APBD induk 2025 dianggarkan sekitar Rp 27 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp 36,8 miliar.
Pihaknya optimistis kekurangan anggaran ini dapat diatasi melalui anggaran perubahan.
Program ini juga sejalan dengan komitmen Bupati Rembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Masih ada kekurangan Rp 9,7 miliar yang harus dianggarkan dalam perubahan. Saya yakin Pak Bupati sangat bersemangat untuk menyejahterakan masyarakat Rembang, sehingga kami optimis bisa meraih UHC Prioritas," katanya beberapa waktu lalu. (vah/amr)



