Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kurang Rp 9 M, Anggaran Jaminan Kesehatan Ditutup APBD-Perubahan

V

DIPERIKSA : Pasien serang menjalani perawatan di RSUD dr R Soetrasno Rembang beberapa waktu lalu
DIPERIKSA : Pasien serang menjalani perawatan di RSUD dr R Soetrasno Rembang beberapa waktu lalu
REMBANG - Bupati Rembang Harno ingin memenuhi jaminan kesehatan warga sampai di angka 100 persen.


Advertisement

Target tersebut sudah nyaris terpenuhi.

Butuh anggaran sekitar Rp 9 miliar - Rp 10 Miliar lagi agar rencana tersebut terealisasi.

Saat ini sudah sekitar 98 persen warga Rembang yang ikut dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Advertisement

Pemerintah Kabupaten Rembang (Pemkab) Rembang juga telah menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 2025 untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, Rembang telah memenuhi hampir seluruh persyaratan untuk memastikan setiap warga, terutama masyarakat kurang mampu, dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan dengan lebih cepat dan mudah.

Bupati Rembang Harno menyampaikan, pihaknya memang memprioritaskan masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan JKN di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Advertisement

Dengan program ini, ia berharap masyarakat Rembang tidak lagi memikirkan biaya untuk keseharan.
Sehingga, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kepesertaan hingga 100 persen.

"Prioritas saya adalah BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Jadi masyarakat Rembang agar tidak kesulitan bayar mikir kesehatannya, maka Pemda akan berusaha menyelesaikan 100 persen untuk kesehatan masyarakat. Saat ini posisi masih 98 persen," jelasnya.

Untuk memenuhi kekurangan dua persen itu, kata Harno, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 9 miliar sampai dengan Rp 10 miliar.

Saat ini, anggaran sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Diperkirakan akan selesai dalam dua bulan mendatang.

"Butuh sekitar Rp 9-10 miliar. Ini masih pembahasan dari DPRD dalam rangka perubahan nanti, mungkin dua bulan selesai pembahasannya," imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang beberapa waktu lalu, anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dalam APBD induk 2025 dianggarkan sekitar Rp 27 miliar, sementara kebutuhannya mencapai Rp 36,8 miliar.

Pihaknya optimistis kekurangan anggaran ini dapat diatasi melalui anggaran perubahan.

Program ini juga sejalan dengan komitmen Bupati Rembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masih ada kekurangan Rp 9,7 miliar yang harus dianggarkan dalam perubahan. Saya yakin Pak Bupati sangat bersemangat untuk menyejahterakan masyarakat Rembang, sehingga kami optimis bisa meraih UHC Prioritas," katanya beberapa waktu lalu. (vah/amr)

Advertisement

Artikel Terkait

 Gaji PPPK Ditanggung Pusat pada 2027, Rembang Hitung Penghematan Rp 300 Miliar

Gaji PPPK Ditanggung Pusat pada 2027, Rembang Hitung Penghematan Rp 300 Miliar

Gaji PPPK berpotensi ditanggung pemerintah pusat mulai 2027. Bupati Rembang Harno memperkirakan APBD bisa menghemat hampir Rp300 miliar dan berharap dana transfer daerah tidak ikut dipangkas.

Atlet Selam Zahira Mecca asal Rembang Ini Kecilnya Ingin Jadi Putri Duyung

Atlet Selam Zahira Mecca asal Rembang Ini Kecilnya Ingin Jadi Putri Duyung

MENYELAM bukan aktivitas mudah. Namun, Zahira Mecca Nayla Rahman, masih tercatat sebagai siswa SMAN 3 Rembang menerjunkan diri dalam dunia selam. Pada momen Agustusan lalu bersama satu atlet dan dua pengurus sukses meng

Alami Hipotermia, Pendaki Puncak 29 Gunung Muria Tewas

Alami Hipotermia, Pendaki Puncak 29 Gunung Muria Tewas

Seorang pendaki asal Kabupaten Rembang, Ahmad Alif Lutfian Fahmi, 32 meninggal dunia saat melakukan pendakian menuju Puncak 29 di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Senin (7/9) malam. Korban diduga mengalam

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer