PATI – Pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal tersebut ditegaskan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat membuka pelatihan dan sertifikasi kompetensi bendahara KDKMP di Hotel Safin Pati, Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 60 bendahara koperasi dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Pati.
Chandra meminta para peserta menjaga integritas serta memahami tanggung jawab pengelolaan keuangan agar koperasi mampu berjalan profesional.
"KDKMP tidak akan berjalan dengan baik apabila keuangannya tidak terstruktur dengan baik. Karena itu, bendahara harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya," tegas Chandra.
Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDKMP, dan Kampung Nelayan, berpotensi memberikan efek berantai bagi perekonomian masyarakat.
Program tersebut diharapkan memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Chandra juga mengingatkan peserta bahwa jabatan bendahara merupakan amanah yang diberikan karena kepercayaan terhadap integritas masing-masing.
"Saudara-saudara ini merupakan orang-orang pilihan dari masing-masing desa. Kalian dipercaya menjadi bendahara karena dinilai memiliki integritas yang baik. Maka, kepercayaan itu harus dijaga," ujarnya.
Selain tata kelola keuangan, peserta diminta memahami ketentuan perpajakan, terutama dalam membedakan transaksi barang dan jasa yang dikenai pajak maupun tidak.
"Jangan takut dengan pajak. Yang penting, pahami mana barang atau transaksi yang dikenai pajak dan mana yang tidak. Nanti Kepala KPP Pratama Pati akan menjelaskan lebih detail," ungkapnya.
Ia turut mendorong bendahara mengembangkan kreativitas untuk menggali potensi ekonomi di desa masing-masing, tetapi tetap mengedepankan aturan dan integritas.
"Kreatif itu boleh, tetapi kreatifnya jangan kreatif yang nakal. Kembangkan potensi yang ada di desa masing-masing agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.
Chandra menegaskan, pelatihan tersebut harus dimanfaatkan secara serius karena peserta akan mengikuti uji kompetensi pada akhir kegiatan.
"Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Nanti ada tes di akhir kegiatan. Kalau dari awal menyimak dan belajar dengan baik, saya yakin tesnya tidak sulit," kata Chandra.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siti Subiati menyampaikan, pelatihan tersebut dibiayai melalui dana dekonsentrasi Kementerian Koperasi 2026, bukan APBD Kabupaten Pati.
"Ini menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong keberlanjutan Koperasi Merah Putih," jelasnya.
Dia melaporkan, dari 192 KDKMP yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pati pada 2026, sebanyak 111 titik telah menjalani verifikasi dan validasi lapangan bersama Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, serta lembaga terkait.
Titik-titik tersebut diharapkan menjadi tahap pertama yang siap beroperasi dengan dukungan manajer penugasan dari Agrinas Pangan Nusantara.
Melalui pelatihan tersebut, para bendahara diharapkan mampu menerapkan administrasi keuangan dan tata kelola koperasi sesuai ketentuan.
Pelatihan dan sertifikasi berlangsung pada 2–5 November 2026 dengan peserta dibagi menjadi dua kelas, masing-masing 30 orang.
Selama tiga hari, peserta memperoleh pendampingan dari narasumber LDP Cendekia serta materi perpajakan dari KPP Pratama Pati, sebelum menjalani uji kompetensi pada hari keempat dengan nilai ambang kelulusan yang telah ditentukan. (*)
