Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Pati Hapus Retribusi Tera Ulang, PAD Potensi Kembali Turun

A
DIUKUR: Pihak Metrologi Pati menguji alat ukur bahan bakar di salah satu SPBU Pati belum lama ini.
DIUKUR: Pihak Metrologi Pati menguji alat ukur bahan bakar di salah satu SPBU Pati belum lama ini.

PATI, RADARPATI.ID - Pemerintah tahun ini mulai menghapus retribusi tera. Hal tersebut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).


Advertisement

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati Hadi Santosa membenarkan jika pajak retribusi tera sudah dihapuskan.

Hal itu sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

”Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendag 35 tahun 2023 tentang pajak retribusi daerah. Itu memang semua retribusi metrologi ditiadakan atau gratis,” terangnya.

Advertisement

Hal itu berdampak pada PAD Pati. Kata dia, potensi pendapatan dari retribusi metrologi ini setidaknya mencapai Rp 300 jutaan.

”Potensi PAD dari itu Rp 300 jutaan. Bukan tera ulangnya yang dihapus. Tapi retribusinya. Itu sesuai amanah UU pajak dan retribusi daerah,” tuturnya.

Walau angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yakni sebesar Rp450 juta per tahun, setidaknya pemasukan PAD tidak mengalami penurunan.

Advertisement

”Jika retribusi pajak tera ini dihapuskan maka kita tidak ada kontribusi PAD ke daerah. Pada tahun 2023 kemarin kita mendapatkan target kontribusi PAD dari hasil tera itu sebesar Rp 450 juta,” tandasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap memberikan pelayanan uji tera kepada masyarakat. Masyarakat hingga SPBU tetap mendapatkan haknya.

”Ketika mau melakukan uji tera ulang masyarakat bisa membawa alat ukur ke kantor UPT Metrologi Legal Pati. Ataupun masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk kemudian tim Metrologi Legal datang ke lokasi,” tukanya.

Disamping itu, pihaknya juga rutin melakukan sidak atau pengecekan ke pasar-pasar dengan tujuan alat ukur milik pedagang sesuai dengan standar.

”Kalau ke lapangan, kami sesuai dengan permintaan pemilik atau perusahaan yang memiliki alat ukur dan alat timbang. Dan itu wajib setahun sekali dilakukan untuk perlindungan konsumen,” jelasnya.(adr/himade)

Advertisement

Artikel Terkait

PKL Zona Merah Bakal Dipindah ke Kembangjoyo, Pemkab Pati Siapkan Rp 3,5 Miliar untuk Revitalisasi

PKL Zona Merah Bakal Dipindah ke Kembangjoyo, Pemkab Pati Siapkan Rp 3,5 Miliar untuk Revitalisasi

Pemkab Pati menyiapkan anggaran Rp3,5 miliar untuk merevitalisasi Alun-alun Kembang Joyo pada 2027. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus lokasi relokasi PKL dari zona merah, termasuk sek

DPRD Pati Awasi Seleksi Sekda Definitif, Empat Pejabat Lolos Administrasi

DPRD Pati Awasi Seleksi Sekda Definitif, Empat Pejabat Lolos Administrasi

Empat pejabat lolos seleksi administrasi calon Sekda definitif Pati dan menjalani uji kompetensi pada 12-13 November 2026. DPRD Pati meminta seluruh tahapan berlangsung transparan dan akuntabel.

Pemkab Pati Siapkan 1.250 Bibit Tabebuya, Jalan Sudirman Dibidik Jadi Malioboro

Pemkab Pati Siapkan 1.250 Bibit Tabebuya, Jalan Sudirman Dibidik Jadi Malioboro

Pemkab Pati menyiapkan sekitar 1.250 bibit tabebuya untuk memperluas penghijauan. Jalan Sudirman dibidik menjadi kawasan menarik layaknya Malioboro di Yogyakarta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer