Pemkab Pati Hapus Retribusi Tera Ulang, PAD Potensi Kembali Turun

PATI, RADARPATI.ID - Pemerintah tahun ini mulai menghapus retribusi tera. Hal tersebut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati Hadi Santosa membenarkan jika pajak retribusi tera sudah dihapuskan.
Hal itu sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
”Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendag 35 tahun 2023 tentang pajak retribusi daerah. Itu memang semua retribusi metrologi ditiadakan atau gratis,” terangnya.
Hal itu berdampak pada PAD Pati. Kata dia, potensi pendapatan dari retribusi metrologi ini setidaknya mencapai Rp 300 jutaan.
”Potensi PAD dari itu Rp 300 jutaan. Bukan tera ulangnya yang dihapus. Tapi retribusinya. Itu sesuai amanah UU pajak dan retribusi daerah,” tuturnya.
Walau angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yakni sebesar Rp450 juta per tahun, setidaknya pemasukan PAD tidak mengalami penurunan.
”Jika retribusi pajak tera ini dihapuskan maka kita tidak ada kontribusi PAD ke daerah. Pada tahun 2023 kemarin kita mendapatkan target kontribusi PAD dari hasil tera itu sebesar Rp 450 juta,” tandasnya.
Meski begitu, pihaknya tetap memberikan pelayanan uji tera kepada masyarakat. Masyarakat hingga SPBU tetap mendapatkan haknya.
”Ketika mau melakukan uji tera ulang masyarakat bisa membawa alat ukur ke kantor UPT Metrologi Legal Pati. Ataupun masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk kemudian tim Metrologi Legal datang ke lokasi,” tukanya.
Disamping itu, pihaknya juga rutin melakukan sidak atau pengecekan ke pasar-pasar dengan tujuan alat ukur milik pedagang sesuai dengan standar.
”Kalau ke lapangan, kami sesuai dengan permintaan pemilik atau perusahaan yang memiliki alat ukur dan alat timbang. Dan itu wajib setahun sekali dilakukan untuk perlindungan konsumen,” jelasnya.(adr/himade)



