RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah mulai mempersiapkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dengan memprioritaskan sejumlah jabatan yang berkaitan langsung dengan agenda strategis nasional. Formasi yang menjadi perhatian meliputi polisi hutan, Manggala Agni, guru sekolah terintegrasi, hingga tenaga pengajar Sekolah Unggul Garuda.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyebut penerimaan aparatur baru ini bertujuan menjaring sumber daya manusia berkualitas untuk memperkuat pelayanan serta kinerja pemerintahan.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu (8/11), Kementerian PANRB memastikan seleksi akan mengedepankan prinsip keterbukaan, persaingan yang sehat, serta penerapan sistem merit.
Rencana perekrutan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah bersama DPR dalam pembahasan yang berlangsung pada 6 November 2026. Selain memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, kebijakan ini juga ditujukan untuk mempercepat regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkelanjutan.
Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan Mendapat Perpanjangan Kontrak
Tidak hanya membahas penerimaan CPNS, pemerintah dan DPR turut menyepakati langkah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan guru non-ASN serta tenaga medis dan kesehatan.
Guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas pendataan Desember 2024 akan mendapatkan perpanjangan kontrak apabila masa kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Jaminan serupa diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPPK Penuh Waktu Berpeluang Mengikuti CPNS 2027
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan dimulai secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
Kebijakan ini mencakup sejumlah bidang pekerjaan, seperti dosen, petugas pemadam kebakaran, personel Satpol PP, tenaga medis, tenaga kesehatan, pegawai teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
