RADARPATI.JAWAPOS.COM - Besaran tunjangan kinerja (tukin) menjadi salah satu informasi yang banyak diperhatikan masyarakat menjelang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Selain gaji pokok, komponen penghasilan tambahan ini menjadi pertimbangan bagi calon pelamar sebelum menentukan instansi tujuan.
Memasuki November 2026, ketentuan mengenai tunjangan kinerja PNS masih menjadi perhatian karena setiap kementerian dan lembaga memiliki aturan pembayaran tersendiri.
Pemerintah tidak menetapkan nominal tukin yang sama untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Besarannya dipengaruhi oleh instansi tempat bekerja, kelas jabatan, serta ketentuan mengenai pencapaian kinerja pegawai.
Sementara itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.
Berikut sejumlah ketentuan tunjangan kinerja di beberapa kementerian yang dapat menjadi referensi calon pelamar CPNS.
1. Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatur pemberian tukin melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/899/2025.
Besaran tunjangan disesuaikan dengan kelas jabatan dan kedudukan pegawai. Berdasarkan rincian yang tercantum dalam dokumen tersebut, berikut beberapa nominalnya:
Sekretaris Jenderal kelas jabatan 17: Rp33.240.000.
Staf Ahli kelas jabatan 16: Rp27.577.500.
