RADARPATI.JAWAPOS.COM - Rencana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 menjadi perhatian banyak aparatur sipil negara (ASN), terutama tenaga pendidik yang bekerja di daerah. Wacana pengalihan beban pembayaran gaji dari anggaran daerah ke pemerintah pusat disebut bertujuan memperkuat kepastian pembiayaan sekaligus mengurangi tekanan fiskal pemerintah daerah.
Dalam informasi yang beredar, kebijakan tersebut dikaitkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun untuk mendukung pembiayaan PPPK pada tahun anggaran 2027. Dana itu disebut akan mendukung penghasilan pegawai PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
Meski demikian, klaim bahwa seluruh gaji PPPK di daerah otomatis dialihkan ke APBN mulai 1 Januari 2027 perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah. Begitu pula dengan besaran anggaran, jumlah pegawai penerima, dan mekanisme pelaksanaannya yang masih memerlukan kejelasan regulasi.
Wacana Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu
Salah satu isu yang turut menjadi sorotan adalah kemungkinan perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, sebagaimana dikutip dalam informasi tersebut, menyampaikan bahwa pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan tidak memerlukan tes ulang. Jumlah sekitar 230.000 guru disebut menjadi bagian dari pembahasan tersebut.
Namun, rencana itu perlu dibedakan dari kebijakan yang telah resmi berlaku. Guru PPPK paruh waktu perlu menunggu ketentuan tertulis mengenai proses pengangkatan, persyaratan, jadwal pelaksanaan, dan sumber pembiayaannya.
Rencana Penataan Status ASN di Sektor Pendidikan
Informasi yang beredar juga memuat sejumlah rencana penataan tenaga pendidik, mulai dari penyediaan anggaran, peluang perubahan status kepegawaian, hingga penerapan seleksi bagi PPPK yang ingin menjadi PNS.
Secara umum, perubahan status dari PPPK menjadi PNS tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai batas usia, persyaratan administrasi, serta seleksi perlu mengacu pada regulasi resmi yang berlaku saat penerimaan dibuka.
Karena itu, guru dan tenaga kependidikan disarankan tidak menjadikan informasi mengenai proyeksi pengangkatan atau perubahan status sebagai kepastian sebelum ada pengumuman dari instansi berwenang.
Rincian Gaji Pokok PPPK Berdasarkan Golongan
Besaran gaji pokok PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Penghasilan ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan, bukan semata-mata berdasarkan ijazah terakhir.
