RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah menjamin program pengalihan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari daerah ke pusat tetap berjalan sesuai skenario.
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara per 14 September 2026 dipastikan tidak mengganggu kelanjutan penataan tenaga non-ASN nasional.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,1 triliun untuk merealisasikan peralihan beban gaji PPPK daerah dari APBD ke APBN.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga efisiensi belanja pegawai daerah sekaligus memberikan kepastian status kerja bagi ratusan ribu tenaga honorer, guru, dan tenaga kesehatan.
Garansi Kontinuitas Fiskal
Menjawab kekhawatiran para pegawai di daerah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program strategis yang sudah berjalan.
"Prioritas saya sebagai Menteri Keuangan adalah memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dipercaya oleh publik, dan memberikan dampak langsung bagi rakyat. Ini bukan perubahan, melainkan sebuah kontinuitas pekerjaan fiskal," ujar Suahasil usai pelantikan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dukungan senada disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq. Ia menekankan bahwa substansi kebijakan pengangkatan guru PPPK tidak mengalami perubahan.
"Kebijakannya tidak berubah, hanya dari sisi waktu yang tengah dikaji oleh pemerintah, apakah pemberlakuannya dimulai pada 2027 atau 2028," jelas Fajar, Selasa (15/9/2026).
Poin Kunci dan Ketentuan Gaji
